Amnesty International Cs Surati Menlu AS Kenapa Prabowo Dapat Visa

VIVA – Amnesty International Indonesia dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya mengirim surat terbuka bersama kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo. Surat berisi kekhawatiran terkait kebijakan AS yang membolehkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berkunjung ke sana.

Sebelumnya AS mencekal Prabowo karena dianggap terlibat pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

"Undangan untuk Prabowo Subianto harus dibatalkan jika memberikan kekebalan terhadap kejahatan yang dituduhkan kepadanya," tulis surat tersebut seperti dikutip dari keterangan resmi Amnesty International Indonesia, Kamis 15 Oktober 2020.

Baca juga: Gerindra Sesalkan Orang-orang KAMI Ditangkap, Pertanyakan Prosedur

Disebutkan jika Prabowo memang berniat datang ke AS, pemerintah AS disebut memiliki kewajiban harus membawanya ke pengadilan atau mengekstradisinya ke negara lain yang bersedia menggunakan yurisdiksi terhadap tuduhan kejahatannya. Hal itu disebut berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 5 Ayat 2 untuk menyelidiki, dan jika mendapatkan bukti yang cukup bahwa dia bertanggung jawab atas kejahatan penyiksaan tersebut.

Menurut mereka, keputusan Pemerintah AS di tahun 2000 yang memasukkan Prabowo ke daftar hitam karena pelanggaran hak asasi manusia adalah komitmen yang penting terhadap HAM.

"Kebijakan Pemerintah AS selama 20 tahun terakhir telah membawa harapan dan pertolongan bagi korban yang mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lain di bawah satuan yang dipimpin Prabowo Subianto," tulis mereka.

Halaman Selanjutnya

Mereka mengingatkan, selama dua dekade terakhir, pemerintah AS memberlakukan pelarangan bantuan militer terhadap militer Indonesia dan pasukan khusus Kopassus, setelah mereka melakukan pelanggaran HAM berat. Seperti dalam operasi militer di Timor Leste, terlibat dalam penghilangan paksa (1997-1998) dan pembunuhan aktivis Papua serta pemimpinnya Theys Eluay di tahun 2001.