- ANTARA/Yashinta Difa/aa.
VIVA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam ucapan yang disampaikan dalam rangka peringatan Hari Ibu pada 22 Desember, mendorong kaum perempuan untuk saling mendukung dalam memberdayakan perempuan.
“Kita kaum perempuan dengan profesi dan latar belakang masing-masing harus bahu membahu, bekerja sama dan selalu berada di garis depan dalam memberdayakan perempuan dan membela hak-hak perempuan,” kata Retno dalam sambutan melalui rekaman video acara peringatan Hari Ibu, yang digelar Mitra Seni Indonesia dari Jakarta, Rabu.
Saat menyampaikan ajakan itu, Retno sedang berada di Islamabad, Pakistan, di sela-sela pertemuan darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerja sama Islam (OKI) terkait situasi di di Afghanistan, yang disebut sangat memprihatinkan.
Para menlu OKI, kata Retno, telah sepakat untuk mengumpulkan dukungan serta berbagai sumber daya untuk membantu masyarakat Afghanistan.
Dia pun menjelaskan bahwa isu terkait perempuan menjadi salah satu fokusnya dalam kebijakan luar negeri RI di bawah otoritasnya sebagai menteri luar negeri, termasuk dalam forum seperti OKI.
“Dalam segala situasi, salah satu perhatian adalah mengenai perempuan dan anak-anak. Isu perempuan ini terus saya bawa dalam pelaksanaan politik luar negeri RI,” ujarnya.
Retno meyakini bahwa pemberdayaan perempuan perlu terus didorong, karena potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan pun telah dibuktikan dalam sejarah, bahwa perempuan selalu dapat menjadi bagian dari solusi.
Pemberdayaan perempuan di dalam negeri pun dapat mendorong majunya bangsa Indonesia, kata dia.
Retno sendiri merupakan salah satu dari enam perempuan menteri dalam susunan kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.
Lima lainnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati. (Ant/Antara)
Kementerian PPPA: Korban Kekerasan Seksual Tidak Boleh Di-pingpong
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut korban kekerasan seksual tidak boleh direpotkan dengan birokrasi dalam proses penanganan kasus.
