- bbc.com
VIVA – Hakim Mahkamah Agung pada Kamis ((27/1) memanggil Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan memerintahkan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap sang presiden menyangkut kebocoran dokumen.
Bolsonaro selama ini menolak untuk bersaksi dalam penyelidikan kasus tersebut.
Hakim Alexandre de Mores memberi waktu 60 hari bagi Bolsonaro untuk memberikan kesaksian, yang masanya sudah lewat.
Hakim juga memutuskan bahwa presiden yang beraliran politik kanan-jauh itu harus muncul di markas besar kepolisian di Brasilia pada Jumat untuk menjawab pertanyaan.
Kasus yang ditimpakan pada Bolsonaro adalah bahwa sang presiden membocorkan sebuah penyelidikan rahasia kepolisian soal peretasan terhadap lembaga pemilihan tertinggi Brasil, Pengadilan Pemilihan Tertinggi (TSE), beberapa bulan sebelum pemilihan presiden berlangsung pada 2018.
Bolsonaro tampil sebagai pemenang pada pilpres tersebut.
Bolsonaro menggunakan informasi itu di akun-akunnya di media sosial untuk berargumentasi bahwa sistem pemilihan elektronik yang dijalankan Brasil ternyata rentan untuk diotak-atik dan dicurangi.
Argumentasi itu ditepis oleh badan-badan pemilihan Brasil.
Saat itu, para pengkritik Bolsonaro mengatakan bahwa Bolsonaro sebenarnya sedang mempersiapkan dasar untuk mempertanyakan hasil pemilihan, kalau-kalau dia kalah di putaran kedua pemilihan presiden. (Ant/Antara)
Peran Presiden Salurkan Bansos, Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut lembaga kepresidenan masuk dalam kajian revisi UU tentang Pemilu.
