- Zoom Meeting Kemlu RI
VIVA – Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya mengedepankan perundingan dan diplomasi dalam krisis Ukraina. Selain itu Indonesia juga meminta agar hukum internasional dan Piagam PBB tentang wilayah teritorial negara.
Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri RI merespons eskalasi konflik di Ukraina usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer ke bagian timur Ukraina.
Sementara soal kondisi warga negara Indonesia (WNI) di sana juga disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha. Judha mengatakan, prioritas pemerintah adalah keselamatan WNI dan memastikan mereka ada dalam lokasi yang aman.
Dia menyampaikan di Ukraina ada 138 WNI dan kebanyakan berada di Ibu Kota Kiev dan lainnya di Odessa kemudian di sejumlah kota di negara itu. Kebanyakan WNI di sana adalah pekerja migran dalam bidang hospitality dan manufaktur. Sebagian karena menikah dengan warga Ukraina.
"Kita sudah bisa menghubungi para WNI kita melalui grup WhatsApp dan menurut informasi para WNI kita tenang dan terus dalam pantauan KBRI," kata Judha Nugraha dalam press briefing Kemlu via Zoom Meeting, Kamis 24 Februari 2022.
Dia mengatakan KBRI juga sudah meminta WNI untuk berkumpul di KBRI Kiev namun bila mengalami kesulitan agar segera menghubungi hotline KBRI. Selain itu
juga bekerja sama dengan perwakilan di sana KBRI Warsawa, Bratislava, Moskow dalam memberikan perlindungan.
"Kita minta mereka mendekat ke KBRI di Kiev namun bila tidak dimungkinkan ada titik-titik yang bisa digunakan untuk berkumpul. Terkait di Odessa kita lihat situasinya atau sementara kita minta tinggal sementara sampai kita menemukan jalur evakuasi yang aman dan sekaligus meminta pihak-pihak terkait untuk memastikan keamanan," kata Judha lagi.
