Michelle Bachelet Dinilai Gagal Ungkap Pelanggaran HAM Terhadap Uighur

Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.
Sumber :
  • Jenewa

VIVA - Ratusan organisasi hak asasi manusia internasional meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mundur karena dinilai menutupi kekejaman pemerintah Tiongkok usai kunjungannya ke China.

"Kami meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk tidak mengusulkan pembaruan mandatnya dan menuntut Komisaris Tinggi segera merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur dan komunitas Turki lainnya di Turkistan Timur (daerah otonomi Uighur, Xinjiang)," tulis pernyataan bersama mereka, dikutip dari laman uyghurcongress, Selasa, 14 Juni 2022.

Michelle Bachelet Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia atau KTHAM PBB

Photo :
  • news.un.org

Michelle Bachelet Dinilai Sia-siakan Kunjungan

Organisasi HAM itu menilai selama enam hari kunjungannya ke China, yang pertama dilakukan oleh Komisaris Tinggi sejak 2005, Michelle Bachelet menyia-nyiakan kesempatan langka untuk mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak berwenang China.

"Ini termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Turkistan Timur," lanjut pernyataan bersama tersebut.

Baca juga: Kelompok HAM Kecewa pada Kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke China

Lalai Tawarkan Rekomendasi untuk Atasi Krisis HAM

Mereka mengatakan Bachelet juga lalai menawarkan satu rekomendasi khusus untuk mengatasi gawatnya krisis hak asasi manusia di sana. Kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah China atas kejahatannya terjadi meskipun ada seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Juni 2020, oleh lebih dari 50 pakar PBB untuk melindungi kebebasan mendasar di China.

Legitimasi Beijing

Komisaris Tinggi justru disebut melegitimasi upaya Beijing untuk menutupi kejahatannya dengan menggunakan pembingkaian palsu “kontra-terorisme” pemerintah China dan berulang kali menyebut kamp-kamp interniran yang terkenal kejam dengan istilah pemerintah China “Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan.”

Hanya beberapa hari sebelumnya, lanjut mereka, 'Berkas Polisi Xinjiang' mengungkapkan bukti lebih lanjut yang memberatkan tentang penahanan massal ribuan Uighur dan perintah dari Beijing untuk memperlakukan tahanan seperti penjahat berbahaya dan melepaskan tembakan untuk menghentikan pelarian.

"Sementara para pemimpin dunia menanggapi dengan menyerukan penyelidikan segera, Bachelet tetap diam," tulis mereka.

Organisasi HAM Dunia mencatat sejak 2021, Komisaris Tinggi juga menghentikan komitmen untuk merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur dan komunitas Turki lainnya di Turkistan Timur. Penundaan yang berulang, tanpa akhir, dan tidak dapat dijelaskan menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas kantornya untuk memenuhi mandatnya.

Diam Tentang Krisis HAM di Tibet

Selama empat tahun masa jabatannya, Bachelet dikatakan sepenuhnya diam tentang krisis hak asasi manusia yang menyelimuti Tibet dan bahkan gagal meminta akses ke negara yang diduduki meskipun tidak ada Komisaris Tinggi yang berkunjung sejak tahun 1998.

Bachelet tidak mengunjungi Tibet dalam perjalanan ini, dan ketika dia akhirnya menyebutkan Tibet selama konferensi pers, ia gagal mengambil kesempatan langka untuk mengkritik dan mengatasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sistematis dan meningkat yang terjadi pada bahasa dan identitas Tibet.

Dia juga hanya merujuk pada “Daerah Otonomi Tibet,” – yang disebut China sebagai Tibet – mengabaikan prefektur dan kabupaten otonom Tibet di Sichuan, Qinghai, Gansu, dan Yunnan yang merupakan setengah dari Tibet dan merupakan rumah bagi lebih dari setengah wilayah total penduduk Tibet.

Selain itu, Komisaris Tinggi dinilai tidak mengunjungi Hong Kong dan gagal mengutuk kampanye pemerintah China untuk menghancurkan hak asasi manusia dan demokrasi di kota itu, yang telah meningkat sejak protes massal terbaru pecah pada tahun 2019.

Dalam pernyataannya, Bachelet dinilai meremehkan tindakan keras tersebut, menyebut penahanan sewenang-wenang dan penahanan lebih dari 1.000 tahanan politik di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional dan dugaan kejahatan lainnya hanya sebagai “sangat mengkhawatirkan.”

"Ini adalah tanda lain dari keengganannya yang tidak dapat dijelaskan untuk menghadapi para pemimpin Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi dengan baik dan mengerikan," tulis pernyataan bersama tersebut lagi.

Mereka mengatakan komisaris tinggi juga tidak menyebutkan Mongolia Selatan, meskipun pihak berwenang China terlibat dalam serangan luas terhadap identitas Mongolia dan protes massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mongolia Selatan pada tahun 2020.

Isu Pelanggaran HAM di Tiongkok jadi Sorotan Komunitas Tibet di Selandia Baru

Tidak ada referensi yang dibuat untuk apa yang disebut China program pendidikan “dwibahasa” yang baru-baru ini menggantikan bahasa Mongolia dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dasar dan menengah atau kepada semua penggembala Mongolia yang menjadi sasaran untuk melawan kebijakan yang menghancurkan mata pencaharian tradisional mereka, termasuk perampasan tanah ilegal Tiongkok.

Komisaris Tinggi dianggap telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat dibutuhkan untuk bertemu dengan para pemimpin tinggi Tiongkok saat dia menghindar dari mengangkat secara terbuka dan mengutuk penyiksaan yang meluas, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, pengambilan organ, dan penganiayaan rutin terhadap komunitas agama.

Komnas HAM Terbitkan 7.000 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sebaliknya, Bachelet memuji pihak berwenang China karena membuat apa yang disebutnya “reformasi legislatif dan yudisial yang penting” serta “perbaikan untuk perlindungan hak-hak perempuan.”

Bachelet juga secara naif berpose untuk kesempatan foto dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang memberinya sebuah buku kutipan Xi tentang "hak asasi manusia". Dia juga memuji komitmen China terhadap multilateralisme, meskipun ada bukti luas bahwa Beijing secara rutin berusaha untuk membungkam kritik terhadap catatan hak asasi manusianya di hadapan badan-badan PBB dan melemahkan lembaga-lembaga PBB.

Haidar Alwi Anggap Wajar Jika Polri Jadi Institusi Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM

"Pernyataan akhir kunjungan Komisaris Tinggi, berusaha untuk mendapatkan kembali beberapa legitimasi dengan menyatakan bahwa dia bertemu secara virtual dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil," lanjut pernyataan bersama mereka.

Dengan melakukan itu, Bachelet dinilai gagal menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam empat tahun dia setuju untuk bertemu dengan komunitas yang terkena dampak meskipun ada permintaan yang konsisten.

Dengan mengadakan pertemuan virtual dua jam beberapa hari sebelum kunjungannya, dia disebut membatasi ruang dan ruang lingkup setiap diskusi substantif.

Undangan pertemuan baru datang setelah 220 kelompok demokrasi Tibet, Uighur, Hong Kong, Mongolia Selatan, dan Tiongkok menuntut Komisaris Tinggi membatalkan rencananya untuk mengunjungi Tiongkok atau mengambil risiko berjalan ke ladang ranjau propaganda yang ditetapkan oleh Partai Komunis Tiongkok.

Kunjungan Komisaris Tinggi yang dinilai gagal tidak hanya memperburuk krisis hak asasi manusia dari mereka yang hidup di bawah kekuasaan pemerintah China, tetapi juga sangat membahayakan integritas Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global.

"Komisaris Tinggi yang independen, berpengalaman dan jujur ??sangat penting untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi atas kejahatan yang dilakukan yang melanggar hukum internasional. Michelle Bachelet telah berulang kali gagal dalam kemampuannya untuk menegakkan mandat penting ini dan dalam kondisi yang tercela seperti itu kami menyerukan pengunduran dirinya segera," tulis mereka.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya