Eksekusi Mati Aktivis Demokrasi, AS Pertimbangkan Hukum Junta Myanmar
- AP PHOTO/ANDREW HARNIK.
VIVA Dunia – Amerika Serikat mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan untuk menghukum junta Myanmar, setelah eksekusi empat aktivis demokrasi di negara itu.
Berbicara dalam jumpa pers regular, Senin 25 Juli 2022, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, meminta negara-negara untuk melarang penjualan peralatan militer ke Myanmar, dan menahan diri dari tindakan apa pun yang akan memberikan kredibilitas internasional kepada junta.
Ditanya apakah pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan sanksi terhadap industri gas Myanmar, sektor yang terhindar dari sanksi AS dalam putaran sebelumnya, Price mengatakan bahwa dalam diskusi mereka tentang tindakan lebih lanjut, semua opsi tersedia.
"Dengan kekejaman mengerikan yang telah dilakukan junta, kondisi rezim ini tak normal," kata Price.
VIVA Militer: Tentara Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw)
- Sada El Balad
Pada Senin, militer Myanmar yang berkuasa mengumumkan bahwa mereka telah mengeksekusi empat aktivis demokrasi yang dituduh membantu "aksi teror". Dijatuhi hukuman mati dalam persidangan rahasia pada Januari dan April, keempat aktivis itu dituduh membantu gerakan perlawanan sipil yang telah memerangi militer sejak kudeta tahun lalu dan tindakan keras berdarah terhadap protes nasional.
Eksekusi pertama yang dilakukan Myanmar dalam beberapa dekade memicu kecaman internasional. Mereka yang dieksekusi adalah tokoh demokrasi Kyaw Min Yu atau lebih dikenal Ko Jimmy; mantan anggota parlemen dan artis hip-hop Phyo Zeya Thaw yang juga sekutu pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi; dan dua orang lainnya, Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw.
Price meminta China untuk menekan Myanmar, “Tidak ada negara yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan Myanmar lebih dari China.”
Ia juga menyerukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mempertahankan preseden yang melarang perwakilan junta dalam pertemuan ASEAN.
