Kanada Kecam Referendum Palsu di Wilayah Ukraina yang Diduduki Rusia

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau
Sumber :
  • Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

VIVA Dunia – Kanada tidak mengakui hasil "referendum palsu" di empat wilayah Ukraina dan berniat menjatuhkan sanksi baru, kata Perdana Menteri Justin Trudeau pada Rabu 28 September 2022.

AS Gelontorkan Lagi Rp 420 Triliun Lebih untuk Perang Israel di Gaza

Dalam sebuah pernyataan, Trudeau mengatakan bahwa "yang disebut referendum" di wilayah Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Donetsk yang dikuasai Rusia tidak memiliki legitimasi.

"Kanada tidak dan tidak akan pernah mengakui hasil referendum palsu ini atau upaya pencaplokan ilegal Rusia atas wilayah Ukraina," kata Trudeau, yang menegaskan kembali dukungan Kanada untuk Ukraina.

Viral Bule Kanada Ungkap Pengalaman Nikah dengan Wanita Indonesia: Mereka yang Terbaik

VIVA Militer: Referendum rakyat Donetsk, Ukraina, untuk bergabung dengan Rusia

Photo :
  • washingtonpost.com

Mengacu pada laporan tentang pemilih yang diintimidasi melalui kekerasan, Trudeau juga mencatat bahwa Kanada akan menjatuhkan sanksi baru.

Di Tengah Pertempuran Rusia-Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Ditangkap Karena Terima Suap

"Menanggapi eskalasi lebih lanjut ini, kami bermaksud untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap orang dan entitas yang terlibat dalam upaya terbaru ini untuk merusak prinsip-prinsip kedaulatan negara, dan yang berbagi tanggung jawab atas pertumpahan darah yang tidak masuk akal yang sedang berlangsung di seluruh Ukraina," tambah Trudeau.

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa mereka akan terus meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakannya.

“Wilayah Ukraina akan tetap menjadi milik Ukraina,” kata Trudeu, menegaskan kembali dukungan negaranya untuk kedaulatan dan integritas teritorial dan kemerdekaan Ukraina.

Media pemerintah Rusia mengumumkan bahwa 98 persen pemilih memilih untuk bergabung dengan Rusia setelah referendum di wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina.

Referendum itu dikutuk secara luas oleh komunitas internasional, dengan negara-negara Eropa dan AS menyebutnya sebagai "palsu" dan mengatakan mereka tidak akan diakui. (Ant/Antara)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya