- U-Report
VIVA Dunia – Gedung Putih, pada Rabu 1 Februari 2023, menolak tuduhan Korea Utara (Korut) bahwa latihan militer gabungan di kawasan merupakan provokasi, dan mengatakan Amerika Serikat (AS) tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Pyongyang.
"Kami telah menegaskan bahwa kami tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK (Korut) dan mengupayakan diplomasi serius dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah yang menjadi perhatian kedua negara dan kawasan," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.
Komentar Gedung Putih itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan latihan yang dilakukan AS dan sekutunya telah mendorong situasi menjadi "benar-benar tidak dapat diterima". Latihan tersebut juga mengancam mengubah semenanjung menjadi "zona persenjataan perang besar dan perang yang lebih sengit."
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un
- KCNA via AP
Korea Utara menyatakan siap untuk melawan tantangan militer jangka pendek atau jangka panjang apa pun oleh sekutu dengan kekuatan nuklir yang paling luar biasa. “Situasi militer dan politik di Semenanjung Korea, dan di wilayah tersebut telah mencapai garis merah ekstrem, karena manuver konfrontasi militer yang sembrono dan tindakan bermusuhan AS dan pasukan bawahannya,” kata juru bicara itu.
Pernyataan tersebut, yang disiarkan kantor berita negara KCNA, menyebutkan bahwa Pyongyang tidak tertarik untuk berdialog selama Washington menerapkan kebijakan yang bermusuhan.
Pernyataan Gedung Putih menegaskan kembali kesediaan AS "untuk bertemu dengan perwakilan DPRK pada waktu dan tempat yang nyaman bagi mereka."
"Kami menolak anggapan bahwa latihan gabungan kami dengan mitra di kawasan merupakan provokasi. Ini adalah latihan rutin yang sepenuhnya konsisten dengan latihan sebelumnya," kata pejabat itu.
"AS terus bekerja sama erat dengan sekutu dan mitra untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan," katanya.
"Pada saat yang sama, kami akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra untuk sepenuhnya menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mencerminkan keinginan masyarakat internasional," kata pejabat itu lebih lanjut.
"(Upaya ini) juga untuk membatasi kemampuan DPRK dalam memajukan program senjatanya yang melanggar hukum dan mengancam stabilitas kawasan," tambah pejabat itu. (Ant/Antara)
