- AP Photo/MRTV
VIVAnews - Para menteri luar negeri negara ASEAN mendesak pemerintah junta Myanmar (Burma) menggelar pemilihan umum yang bebas dan adil. Pernyataan yang jarang dilontarkan secara langsung oleh ASEAN tersebut diungkapkan dalam sebuah acara makan malam, Senin, 19 Juli 2010, menjelang pertemuan tahunan tingkat menteri luar negeri di Hanoi, Vietnam, yang digelar hari ini.
Dalam acara makan malam tersebut, delegasi Myanmar menjadi pusat perhatian karena diplomat dari negara lain mengungkapkan kecemasan mereka terhadap penyelenggaraan pemilu. Junta militer sendiri hingga kini belum menyebutkan tanggal pasti pelaksanaan pemilu pertama kali dalam dua dekade.
Sebagian besar menteri luar negeri dalam kesempatan itu meminta Myanmar untuk menggelar pemilu yang bebas, adil, dan inklusif. "Myanmar, saya kira, mendapatkan teguran tadi malam bahwa ASEAN sangat menaruh perhatian (pada pemilu)," kata Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, pada wartawan di sela-sela pertemuan hari ini. Para menteri luar negeri juga menawarkan untuk mengirimkan pengamat untuk mengobservasi pemilu.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Myanmar, Nyan Win, tetap tidak memberitahukan tanggal pemungutan suara. "Tanggung jawabnya ada pada komisi pemilu, bukan pada menteri luar negeri," katanya.
"Cara rezim militer (Myanmar) memperlakukan para tahanan politik yang dipimpin Aung San Suu Kyi membuat negara-negara ASEAN makin malu," kata Trevor Wilson, pemerhati Myanmar dari Australian National University di Canberra.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya, juga melontarkan kekhawatiran terhadap dugaan bahwa Myanmar tertarik mengembangkan program senjata nuklir dengan bantuan Korea Utara. Namun, Myanmar menyangkal tuduhan tersebut. (Associated Press)
(umi)
Wamenaker Apresiasi Hasil Regional Workshop tentang Tenaga Kerja Asing
Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini ternyata dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara maupun bagi ekonomi global
