VIVAnews - Penduduk Muslim di wilayah selatan Thailand pada umumnya tidak menginginkan pemberontakan, apalagi separatisme. Namun, mereka minta agar pemerintah pusat konsisten memberi perhatian atas stabilitas dan keadilan di wilayah selatan Negeri Gajah Putih itu.
Demikian seorang tokoh masyarakat di provinsi Narathiwat, H. Hussein Azzan. "Masyarakat di Narathiwat dan sekitarnya tidak ada niatan untuk memberontak. Kita mengakui pemerintah dan Kerajaan [Thailand]. Tapi pemerintah pun harus mengakui hak-hak kami pula sebagai masyarakat. Kami berhak mendapat perhatian dan keadilan," kata Hussein, yang merupakan Imam Besar di suatu masjid di Kota Narathiwat, Selasa 20 Juli 2010.
Kepada delegasi wartawan asing, termasuk VIVAnews dari Indonesia, Hussein mengatakan bahwa ekonomi dan pendidikan di Narathiwat relatif tertinggal ketimbang provinsi-provinsi lain di Thailand. Bila situasi ini terus dibiarkan, penduduk merasa dikucilkan.
"Kalau masyarakat tidak punya penghasilan yang layak dan kurang pendidikan, mereka merasa kurang diperhatikan [oleh pemerintah]. Warga bisa gampang kena hasutan dari pihak lain untuk berbuat apa saja," kata Hussein, yang pernah mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Dia mendukung pendekatan humaniter yang dilakukan militer dengan mendirikan Pusat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sejak 2008. "Penduduk jadi merasa diperhatikan dan dilatih untuk memiliki penghasilan dan pendidikan yang layak. Namun ini jangan hanya untuk sementara, tapi harus terus berlangsung," kata Hussein.
Wakil Gubernur Narathiwat, Haji Nik Ishak Narapitakkul, pemerintah kini berupaya menaikkan taraf hidup penduduk di kawasan selatan Thailand ini. "Seperti provinsi-provinsi lain di kawasan selatan, pendapatan keluarga di Narathiwat bisa ditingkatkan, dari rata-rata 64.000 baht per tahun menjadi 120.000 baht per tahun. Ini diharapkan bisa terwujud mulai 2012," kata Narapitakkul.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat selama 2009-2012 menganggarkan program senilai US$2 miliar untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata, perikanan, produksi karet, perkebunan kelapa sawit, dan industri makanan halal. (sj)
Hakim Semprot Dirjen Kementan: Sama-sama Sembunyikan Borok, Tapi Ketahuan Juga
Dirjen PSP Kementan RI Ali Jamil Harahap mengaku tak mengetahui soal ada atau tidaknya iuran dari dirjen lain dalam uang Rp600 juta yang digunakan SYL berangkat ke Brasil
