Hamas dan Fatah Bakal Bersatu usai Perang, Israel Mengecam "Akan Dihancurkan"
- albawaba.com
Tel Aviv – Hamas mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian di Beijing dengan organisasi-organisasi Palestina lainnya termasuk Fatah untuk bekerja sama demi “persatuan nasional.”
China, menggambarkan kesepakatan itu sebagai perjanjian untuk memerintah Gaza bersama-sama setelah perang berakhir.
Namun, Israel dengan cepat mengecam perjanjian tersebut. AS dan negara-negara Barat lainnya telah menolak untuk menerima pemerintahan Palestina yang mencakup Hamas kecuali jika mereka secara tegas mengakui Israel.
VIVA Militer: Tentara Israel di Betlehem, Tepi Barat, Palestina
- reuters.com
Menteri Luar Negeri Israel mengatakan tidak ada pemerintahan bersama antara Hamas dan Fatah di Gaza yang akan terjadi.
"Karena pemerintahan Hamas akan dihancurkan," kata Menlu Israel, dikutip dari AP, Selasa, 23 Juli 2024.
Perjanjian tersebut juga menggarisbawahi upaya Tiongkok untuk semakin berperan dalam diplomasi Timur Tengah, setelah keberhasilannya dalam memediasi pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Iran.
“Yang pasti, Tiongkok masih dalam proses mencoba mendapatkan kredibilitas sebagai mediator global,” kata James Char, peneliti di Institute of Defense and Strategic Studies di Nanyang Technological University di Singapura.
VIVA Militer: Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di reruntuhan Gaza
- lemonde.fr
Stasiun penyiaran pemerintah Tiongkok, CCTV, mengumumkan bahwa kedua belah pihak dan faksi-faksi kecil Palestina lainnya menandatangani Deklarasi Beijing tentang mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan Palestina, berjanji untuk membentuk pemerintahan persatuan untuk wilayah Palestina. Perjanjian tersebut hanya memberikan garis besar tentang bagaimana mereka akan bekerja sama.
“Ada peluang tapi itu tidak besar, karena tidak ada jadwal spesifik untuk implementasinya,” kata Hani Al-Masry, pakar urusan rekonsiliasi Palestina.
Presiden Iran Tegas Tolak Negaranya Harus Menyerah kepada AS
Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebut dirinya memanfaatkan Sidang Umum PBB ke-81 untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke rakyat Iran
