China Geram, Ancam Balas Negara yang Bersekutu Dagang dengan AS
- ANTARA/Xinhua.
Beijing, VIVA - China pada Senin, 21 April 2025, mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas menentang negara lain yang membuat perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), yang dampaknya dapat merugikan Beijing.
Melansir dari The Sundaily, mereka memperingatkan bahwa pihaknya akan mengambil "tindakan balasan" terhadap negara yang tetap nekat membuat perjanjian dagang dengan Washington.
VIVA Militer: Presiden China, Xi Jinping dan Presiden AS, Donald Trump
- Star Tribune
Sementara negara-negara lain di dunia telah dikenai tarif sebesar 10 persen, Tiongkok menghadapi pengenaan tarif hingga 145 persen untuk banyak produk.
Beijing telah menanggapinya dengan mengenakan bea masuk sebesar 125 persen untuk barang-barang AS.
Sejumlah negara kini terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif, yang sejalan dengan perang dagang penuh Washington terhadap pesaing ekonomi utama AS, Tiongkok.
Beijing memperingatkan negara-negara lain untuk tidak mencari kesepakatan dengan Amerika Serikat yang mengorbankan kepentingannya.
"Peredaan tidak akan mendatangkan perdamaian, dan kompromi tidak akan dihormati," kata juru bicara kementerian perdagangan Beijing dalam sebuah pernyataan.
"Mengutamakan kepentingan pribadi sementara dengan mengorbankan kepentingan orang lain sama saja dengan mencari kulit harimau," sambung jubir kementerian perdagangan Beijing.
Persaingan Amerika Serikat (AS) Vs China.
- PressTV
Pendekatan itu, menurut peringatannya, pada akhirnya akan gagal di kedua sisi dan merugikan pihak lain.
“China dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China,” ucap juru bicara tersebut.
“Jika situasi seperti itu terjadi, China tidak akan pernah menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan,” pungkasnya.
Imigrasi Deportasi Warga Tiongkok Buronan Kasus Pencucian Uang
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mendeportasi warga negara Tiongkok berinisial SS, buronan interpol dalam kasus pencucian uang (money laundry) di negeri asalnya.
