Israel Serang Kantor Kepresidenan Iran
- NDTV
Iran, VIVA – Israel kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan kali ini menargetkan kantor kepresidenan Iran yang disebut mereka sebagai markas paling pusat dan paling penting milik rezim Iran. Selain kantor kepresidenan, gedung Dewan Keamanan Nasional di Teheran juga ikut jadi sasaran Israel kali ini.
“Dalam operasi semalam (Senin), Angkatan Udara Israel, berdasarkan informasi intelijen yang akurat, menyerang dan melumpuhkan sejumlah fasilitas di dalam kompleks kepemimpinan rezim teroris Iran di jantung Teheran,” kata Israel Defense Forces (IDF) dalam pernyataan resminya dikutip dari laman NDTV, Selasa 3 Maret 2026.
IDF, yang merupakan militer Israel, menyebutkan bahwa banyak amunisi dijatuhkan ke Kantor Presiden Iran dan gedung Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
“Selain itu, lokasi pertemuan forum tertinggi rezim yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan di bidang keamanan juga menjadi sasaran, begitu pula lembaga pelatihan perwira militer Iran serta sejumlah infrastruktur penting lainnya milik rezim,” lanjut pernyataan tersebut.
Menurut IDF, kompleks kepemimpinan rezim Iran merupakan salah satu aset yang paling dijaga ketat di negara itu dan membentang di beberapa ruas jalan di kawasan pusat ibu kota Teheran.
“Para pemimpin rezim dan pejabat keamanan senior sering berkumpul di kompleks tersebut untuk melakukan penilaian situasi terkait program nuklir Iran serta mendorong rencana penghancuran Negara Israel,” klaim militer Israel.
Kompleks itu juga pernah digunakan oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas pada Sabtu lalu ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan apa yang mereka sebut sebagai serangan pendahuluan terhadap negara tersebut.
"Kompleks ini berfungsi sebagai markas paling pusat dan paling penting bagi rezim teroris Iran. Serangan terhadapnya semakin melemahkan kelangsungan fungsi sistem komando dan kendali rezim," ujar IDF.
Trump Minta Negara Tak Dukung AS 'Bayar Keamanan' Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negara-negara yang tidak mendukung AS dalam kondisi terkait Selat Hormuz tetap harus membayar ganti rugi.
