Putin Hapus Utang Warga yang Mau Bertempur Lawan Ukraina
- Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS
VIVA – Presiden Rusia Vladimir Putin meneken dekrit baru yang memberikan penghapusan utang hingga 10 juta rubel bagi warga yang bergabung dengan militer Rusia untuk bertempur di Ukraina. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Moskow memperkuat pasukan di tengah perang berkepanjangan dengan Ukraina.
Melansir DW, dalam dekrit yang ditandatangani pada Senin tersebut, rekrutan baru yang menandatangani kontrak militer setelah 1 Mei tahun ini berhak mendapatkan pembebasan utang dengan nilai mencapai sekitar 10 juta rubel atau setara lebih dari Rp2,4 miliar.
Keringanan itu tidak hanya berlaku bagi para rekrutan, tetapi juga pasangan mereka. Namun, kontrak militer yang ditandatangani harus berdurasi minimal satu tahun dan ditujukan untuk menjalankan “operasi militer khusus”, istilah yang digunakan Kremlin untuk menyebut invasi Rusia ke Ukraina.
Utang yang dapat dihapuskan juga harus tercatat sebelum 1 Mei. Nilai 10 juta rubel sendiri disebut cukup untuk membeli apartemen satu kamar berukuran kecil di Moskow.
Kebijakan ini menambah daftar insentif yang diberikan Rusia kepada warga yang bersedia bergabung ke medan perang Ukraina. Selama beberapa tahun terakhir, Moskow diketahui menawarkan gaji tinggi, fasilitas sosial, hingga berbagai kemudahan pendidikan bagi para veteran perang.
Putin bahkan sebelumnya meminta agar veteran perang Ukraina diberikan posisi terhormat di Rusia setelah kembali dari garis depan. Mereka juga diprioritaskan dalam penerimaan universitas maupun lembaga pendidikan lanjutan.
Langkah tersebut menunjukkan bagaimana ekonomi Rusia kini semakin diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang. Sektor militer menjadi prioritas utama di tengah tekanan konflik yang belum menunjukkan tanda berakhir.
Selain soal insentif perang, Putin juga menandatangani undang-undang baru yang memungkinkan Rusia mengerahkan pasukan bersenjata ke luar negeri untuk melindungi warga negaranya yang menghadapi proses hukum di negara lain.
Undang-undang itu disebut dapat digunakan Moskow untuk melakukan intervensi jika warga Rusia ditangkap atau diproses hukum tanpa persetujuan Rusia atau dianggap melanggar hukum internasional.
Salah satu kasus yang disorot adalah penangkapan arsitek Rusia Alexander Butyagin di Polandia pada Desember 2025 atas permintaan Ukraina terkait aktivitas penggalian di Krimea. Butyagin kemudian dibebaskan pada April lalu melalui pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.
