- AP Photo/Egyptian State Television via APTN
VIVAnews - Pemerintahan Rezim Hosni Mubarak membentuk komite yang akan merumuskan reformasi konstitusional mengenai kelayakan calon presiden dan pembatasan waktu kepemimpinan mereka.
Ini adalah langkah terbaru dari Mubarak untuk menghadapi tuntutan mundur dari para demonstran yang hingga kini masih berkumpul di pusat kota Kairo.
Seperti dilansir dari laman Associated Press, pengumuman pembentukan komite ini disampaikan Wakil Presiden Mesir Omar Suleiman pada sebuah siaran di televisi pemerintah pada Selasa, 8 Februari 2011.
Suleiman juga mengatakan bahwa Mubarak membentuk satu lagi komite yang bertugas memonitor implementasi semua reformasi konstitusional yang akan dijalankan.
Komite ini akan mulai bekerja secepatnya setelah dibentuk. Namun, Suleiman tidak menyebutkan siapa saja yang akan menjabat di kedua komite tersebut.
Mubarak menolak mundur seperti yang dituntutkan para demonstran, dia mengatakan akan tetap menjabat sampai pemilu berikutnya, yakni September mendatang. Keputusan yang diambil Mubarak Selasa ini merupakan langkah konkret pertama pada reformasi pemerintahan.
Mubarak juga memerintahkan penyelidikan terkait bentrokan minggu lalu antara pendukung dan penentang Mubarak.
"Pemuda Mesir layak mendapatkan apresiasi pemerintah. Mereka tidak boleh ditahan, dipermalukan atau disangkal kebebasan mereka dalam berekspresi," ujar Suleiman mengutip Mubarak.
Sementara itu, ribuan demonstran masih bertahan di Lapangan Tahrir, tetap pada tuntutan yang sama, yaitu mundurnya Mubarak. Mereka menunggu kehadiran pejabat Google Mesir sekaligus aktivis yang baru saja dilepaskan oleh pihak pemerintah, Wael Ghonim.
Ghonim diharapkan dapat menjadi juru bicara para demonstran. Sebanyak 90 ribu orang telah bergabung dalam grup di Facebook yang mendukung Ghonim sebagai wakil mereka. Hal ini akibat sebagian dari demonstran menolak oposisi, di antaranya adalah gerakan Ikhwanul Muslimin, sebagai wakil mereka menghadapi pemerintah. (umi)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
