- therealtimer.com
VIVAnews - Swiss memerintahkan pembekuan semua aset dan kekayaan Pemimpin Libya Muammar Khadafi yang disimpan di negeri itu. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dana disalahgunakan oleh Khadafi di tengah situasi keamanan yang memburuk di Libya.
Seperti dilansir dari laman Associated Press, Kamis, 24 Februari 2011, pemerintah Swiss mengeluarkan perintah ini dengan melihat perkembangan situasi di Libya yang tidak juga membaik. Dilaporkan, aparat keamanan melakukan penyerangan terhadap para demonstran. Menurut klaim pemerintah Italia, korban tewas di Libya mencapai sedikitnya 1.000 orang.
Tidak disebutkan berapa jumlah harta kekayaan Khadafi di Libya, atau masihkah ada harta kekayaan Khadafi di negara tersebut. Sebelumnya pada 2008, pemerintahan Khadafi menarik aset mereka senilai US$6 miliar (Rp53 triliun), ketika hubungan kedua negara memburuk menyusul penangkapan putra Khadafi, Hannibal, di hotel di Jenewa terkait kasus kriminal.
Dilaporkan, harta kekayaan pemerintah Libya di luar negeri mencapai US$70 miliar (Rp618 triliun), berkat pasokan minyak dan gasnya yang melimpah. Kebanyakan dana tersebut dikuasai dan dikendalikan pengeluarannya oleh Khadafi dan keluarganya yang diduga memiliki investasi di seluruh Eropa, termasuk di antaranya di Italia, Inggris, dan Belanda.
Ini bukan kali pertama pemerintah Swiss membekukan aset pemimpin Timur Tengah di tengah gejolak yang terjadi. Sebelumnya aset mantan Presiden Tunisia Zine Al Abidine Ben Ali dan presiden terguling Mesir, Hosni Mubarak, di Swiss juga dibekukan. Namun langkah ini diambil setelah kedua pemimpin negara itu terguling atau mundur dari posisinya.
Dikatakan, langkah Swiss ini merupakan pertanda tekanan masyarakat internasional terhadap Khadafi semakin gencar. Internasional menginginkan Khadafi menghentikan kekerasan dan tekanan yang dia alamatkan kepada para demonstran penentang pemerintahan.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
