- AP Photo/Kevin Frayer
VIVAnews - Otoritas Palestina mengaku bulan ini hanya bisa membayar setengah gaji bagi pegawai pemerintah. Ini merupakan kali kedua yang dialami pegawai negeri Palestina dalam kurun tiga bulan karena negara sedang kesulitan keuangan.
Menurut Arab News, 7 September 2011, kebijakan itu diumumkan Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad. Keputusan itu merupakan hasil rapat Kabinet Otoritas Palestina, yang berkedudukan di Kota Ramallah, Tepi Barat, Selasa kemarin.
Situasi yang sama juga dialami pada Juli lalu. Pada Agustus kemarin, gaji pegawai pemerintah dibayar penuh, namun untuk bulan ini tampaknya mereka kembali menerima setengah dari gaji rutin.
Selama ini pemerintah Palestina membayar gaji untuk 150.000 pegawai di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka juga harus menyediakan tunjangan bulanan bagi 75.000 tenaga bantu.
Seorang pejabat Palestina, yang tidak mau disebut namanya, mengungkapkan kesulitan keuangan ini terjadi setelah sejumlah negara Arab yang menjadi donatur tidak lagi memberi bantuan keuangan, yang nilainya sesuai dengan mereka janjikan kepada pemerintah. Otoritas Palestina selama ini memang masih bergantung pada negara-negara donor untuk mendukung pembiayaan negara.
Krisis ini menjadi tantangan bagi Presiden Mahmoud Abbas dan pemerintahannya, saat mereka masih berjuang secara diplomatik agar Palestina diakui semua masyarakat internasional menjadi negara yang berdaulat.