- REUTERS/Ahmed Jadallah
VIVAnews - Pemerintahan militer Mesir mengumumkan pencabutan sebagian keadaan darurat yang sudah berlaku di negara itu sejak 1981. Namun, status darurat dinyatakan masih akan berlaku untuk kejadian-kejadian yang dikategorikan sebagai "tindak kekerasan."
"Saya memutuskan mencabut status keadaan darurat kecuali untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan," kata Ketua Dewan Penguasa Militer yang sementara ini memegang kendali pemerintahan Mesir, Jenderal Mohammad Hussein, seperti dikutip stasiun berita Al Jazeera, 25 Januari 2012. Tantawi tidak merinci pengertian tindak kekerasan yang dimaksud.
Sejak kasus pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada 1981, Mesir dinyatakan berada dalam keadaan darurat. Diberlakukan sejak Hosni Mubarak berkuasa, penerapan status itu justu menimbulkan banyak kasus yang, menurut badan HAM, sudah melanggar hak azasi manusia - termasuk rakyat dilarang berkumpul, serta masyarakat sipil dibolehkan diadili di pengadilan militer.
Selama ini, pencabutan status darurat menjadi salah satu permintaan utama para demonstran prorevolusi. Selama 30 tahun memerintah Mesir, berkali-kali presiden Hosni Mobarak menjanjikan akan mencabut status darurat, namun janji itu tak pernah terlaksana.
Di Mesir, tanpa terasa pergolakan melawan pemerintah sudah berjalan selama setahun. Rakyat pun merayakan hal ini dengan berkumpul di Tahrir Square, berdemonstrasi menuntut revolusi.
Para politisi dari kelompok Ikhwanul Muslimin, yang memenangkan mayoritas suara dalam pemilu, turut merayakan setahun pergolakan. Namun, mereka menyatakan tidak akan menuntut revolusi atau menuntut militer segera mengalihkan kekuasaan. (adi)
Tambah Dua VLGC, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara
PT Pertamina International Shipping (PIS) memperkuat posisinya sebagai pengangkut LPG 'top tier' di Asia Tenggara dengan menambah dua kapal tanker gas raksasa VLGC.
