- REUTERS/ Muhammad Yamin
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya pelanggaran HAM di Papua oleh aparat keamanan. Dia menegaskan para pelanggar akan diproses hukum dan tidak ada impunitas bagi mereka.
"Dalam rangka penegakan hukum, ada tindakan yang melebihi kepatutan yang melanggar HAM. Kepada mereka sanksi kami berikan, dan hukum kami tegakkan. Tidak ada impunitas, tidak ada culture of denial," kata Presiden Yudhoyono di hadapan para perwakilan negara asing di Jakarta, Rabu 15 Februari 2012.
SBY mengatakan, tidak bisa dipungkiri separatisme masih tumbuh subur di Papua, membuat jatuh korban dari pihak polisi, tentara dan penduduk lokal. Dia menjelaskan, pemerintah sejak 2005 telah menerapkan pendekatan baru, ketimbang pendekatan militer, dalam menegakkan keamanan di wilayah timur Indonesia tersebut.
"Sejak 2005, saya telah menghentikan pendekatan keamanan. Kami pilih pendekatan kemakuran dan keadilan," lanjutnya.
Masih Tertinggal
Kendati kebijakan otonomi khusus telah diterapkan di Papua, namun SBY menyadari masih adanya ketertinggalan wilayah ini dibanding kawasan lain. Untuk itu, pemerintah akan terus memperbaiki sistem pemerintahan dan ekonomi di Papua.
"Kami ingin menjalankan rencana aksi untuk meningkatkan pendidikan, termasuk memberikan posisi putra daerah pada pemerintah lokal. Untuk percepatan dan perluasan pembangunan, pemerintah akan membuat proyek dan anggaran, serta agenda konkrit," jelas Yudhoyono. (ren)
Nekat Datangi Markas TNI, Mayjen Gadungan Ini Ingin Nitip Kerabat Masuk Akmil
Pria berinsial JJ, mengaku sebagai anggota TNI pangkat Mayor Jenderal ditangkap saat mendatangi Markas Kodam I Bukit Barisan (BB). Ternyata TNI gadungan
