Sumber :
- REUTERS/Cheryl Ravelo
VIVAnews -
Ketua sekaligus pendiri Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Nur Misuari, menepis tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tuduhan itu datang dari Presiden Filipina, Benigno Aquino, yang menyebutkan bahwa MNLF berkonspirasi dengan mantan pejabat Filipina pada rezim Arroyo terkait konflik Sabah.
Hal itu diungkapkan Misuari ketika menyambangi kediaman pemimpin Kesultanan Sulu, Sultan Jamalul Kiram III beberapa hari yang lalu di Taguig City.
"Apa yang telah ia lakukan sangat buruk. Ini tak pantas dilakukan seorang kepala negara, seolah berpihak dengan musuh rakyatnya sendiri," kata Misuari pada wartawan.
Tuduhan itu bermula ketika Presiden Aquino berbicara pada Senin lalu di televisi, yang mengindikasikan adanya keterlibatan mantan pejabat di era Arroyo dalam konflik sengketa lahan di Sabah.
Walau dalam pernyataanya Aquino tidak menyebut nama pihak yang terlibat, tetapi laporan itu menyebut adanya konspirasi antara Arroyo dengan pihak-pihak tertentu. Dan, menurut berita-berita di media, pihak yang dimaksud tertuju pada Nur Misuari dan Penasihat Keamanan Nasional, Noberto Gonzales.
Juru bicara Presiden, Edwin Lacierda mengklarifikasi, Presiden Aquino tidak membeberkan nama pihak yang terlibat konspirasi tersebut sebelum memiliki bukti yang cukup.
"Presiden tidak pernah menyebut nama siapa pun," ujarnya, seperti dikutip harian The Inquirer, 7 Maret 2013.
Lacierda juga mengutip, pernyataan Menteri Hukum, Leila Magistrado de Lima, yang mengatakan bahwa kementriannya sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat dan menyiapkan tuduhan hukum bagi mereka.
Pada kesempatan berbeda, Gonzales turut membantah tuduhan itu.
Isu Sidang Pemakzulan
Dalam kesempatan yang sama, Lacierda juga membantah adanya isu pemakzulan Presiden Aquino, karena dianggap telah melanggar Undang-Undang (UU) dalam upaya penyelesaian konflik Sabah.
Sebelumnya, Senator Richard Gordon mengatakan, Presiden Aquino dianggap telah melanggar UU Republik no. 5446 yang menetapkan bahwa daerah Sabah masuk dalam daerah teritorial milik Pemerintah Filipina.
Tetapi, pernyataan Gordon itu langsung dibantah dengan tegas oleh Lacierda. Dia bahkan menantang balik Gordon dan menjelaskan bahwa UU yang dikutipnya merupakan aturan lama.
"Memang ada aturan hukum ketika rezim Gloria Macapagal Arroyo yang menyebut hal itu. Tetapi, aturan itu sudah diperbarui dan klaim terhadap Sabah telah dihapus. Jadi, saya benar-benar tidak tahu dari mana Senator Gordon mendapatkan informasi hukum tersebut," ujar Lacierda membantah pernyataan Gordon.
![Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas]()
![img_title]()
Baca Juga :
Digitalisasi dan Manajemen Logistik jadi Perhatian Lion Parcel untuk Dukung UMKM Jangkau Pasar
Tuduhan itu bermula ketika Presiden Aquino berbicara pada Senin lalu di televisi, yang mengindikasikan adanya keterlibatan mantan pejabat di era Arroyo dalam konflik sengketa lahan di Sabah.
Walau dalam pernyataanya Aquino tidak menyebut nama pihak yang terlibat, tetapi laporan itu menyebut adanya konspirasi antara Arroyo dengan pihak-pihak tertentu. Dan, menurut berita-berita di media, pihak yang dimaksud tertuju pada Nur Misuari dan Penasihat Keamanan Nasional, Noberto Gonzales.
Juru bicara Presiden, Edwin Lacierda mengklarifikasi, Presiden Aquino tidak membeberkan nama pihak yang terlibat konspirasi tersebut sebelum memiliki bukti yang cukup.
"Presiden tidak pernah menyebut nama siapa pun," ujarnya, seperti dikutip harian The Inquirer, 7 Maret 2013.
Lacierda juga mengutip, pernyataan Menteri Hukum, Leila Magistrado de Lima, yang mengatakan bahwa kementriannya sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat dan menyiapkan tuduhan hukum bagi mereka.
Pada kesempatan berbeda, Gonzales turut membantah tuduhan itu.
Isu Sidang Pemakzulan
Dalam kesempatan yang sama, Lacierda juga membantah adanya isu pemakzulan Presiden Aquino, karena dianggap telah melanggar Undang-Undang (UU) dalam upaya penyelesaian konflik Sabah.
Sebelumnya, Senator Richard Gordon mengatakan, Presiden Aquino dianggap telah melanggar UU Republik no. 5446 yang menetapkan bahwa daerah Sabah masuk dalam daerah teritorial milik Pemerintah Filipina.
Tetapi, pernyataan Gordon itu langsung dibantah dengan tegas oleh Lacierda. Dia bahkan menantang balik Gordon dan menjelaskan bahwa UU yang dikutipnya merupakan aturan lama.
"Memang ada aturan hukum ketika rezim Gloria Macapagal Arroyo yang menyebut hal itu. Tetapi, aturan itu sudah diperbarui dan klaim terhadap Sabah telah dihapus. Jadi, saya benar-benar tidak tahu dari mana Senator Gordon mendapatkan informasi hukum tersebut," ujar Lacierda membantah pernyataan Gordon.
Pesan Menag di Hari Kenaikan Isa Almasih: Melayani Sesama dan Merajut Kebersamaan!
Hari ini umat Kristiani memperingati Kenaikan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat kepada umat Kristen dan Katolik.
VIVA.co.id
9 Mei 2024
Baca Juga :
