- REUTERS/SANA/Handout
VIVAnews - Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah telah menyetujui kesepakatan Rusia dan Amerika Serikat soal perlucutan senjata kimia mereka. Namun, Assad mewanti-wanti, melucuti senjata kimia Suriah butuh dana besar dan waktu yang lama.
Diberitakan Reuters, Kamis 18 September 2013, hal ini disampaikan langsung oleh Assad dalam wawancaranya dengan stasiun berita Fox News. Menurutnya, perlucutan senjata kimia mereka bisa memakan waktu hingga satu tahun lamanya.
"Secara teknis, saya kita operasi ini sangat rumit dan membutuhkan banyak, banyak sekali uang. Beberapa memperkirakan butuh satu miliar dolar untuk pasokan senjata kimia Suriah," kata Assad.
Ditanya apakah dia akan menyerahkan perlucutan senjata kimia sepenuhnya pada Amerika Serikat, Assad mengatakan, "Seperti saya bilang, memerlukan banyak uang. Perlu sekitar 1 miliar. Dampaknya juga akan buruk bagi lingkungan. Jika pemerintah Amerika siap membayar dan bertanggungjawab membawa bahan kimia ini ke negara mereka, mengapa tidak mereka yang melakukannya?"
Seperti yang sudah-sudah, Assad membantah memerintahkan penyerangan dengan senjata kimia di wilayah Ghouta, pinggiran Suriah, yang menewaskan 1.700 orang, ratusan di antaranya anak-anak, 21 Agustus lalu. Dia berdalih, untuk apa menembakkan senjata kimia saat pasukannya sudah berada di dekat lokasi.
"Cerita ini bahkan tidak nyambung. Tidak realistis. Jadi, tidak, kami tidak melakukannya," kata Assad.
Laporan penyelidikan PBB . Dalam penelitian sampel lingkungan dan korban, PBB menyimpulkan mereka tewas karena gas sarin berbahaya. Gas-gas ini ditembakkan menggunakan rudal canggih yang tidak mungkin dimiliki oleh para pejuang Suriah.
Sekali lagi, Assad menanggapi temuan ini dengan membantahnya. "Kita perlu melihatnya lagi. Kita perlu mendiskusikannya sebelum menyatakan setuju atau tidak setuju. Ini baru kemarin sore," kata dia. (umi)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
