Jepang Dipusingkan Pembangkit Tenaga Nuklir

Genangan air di kawasan reaktor nuklir Fukushima, Jepang.
Genangan air di kawasan reaktor nuklir Fukushima, Jepang.
Sumber :
  • Reuters Photo

VIVAnews - Gempa kembali mengguncang kawasan Fukushima. Sebanyak 6.000 orang diungsikan. Pemerintah antisipasi memburuknya kebocoran air yang terkontaminasi zat radioatif.

“Orang Jepang dikenal perfeksionis.  Masyarakat dunia percaya kepada Jepang. Kini kepercayaan itu diuji dalam kasus kecelakaan pembangkit nuklir Fukushima,’ kata William H Saito, wirausaha Jepang pendiri InTeccur, awal bulan lalu, saat ditemui di kantornya, di Tokyo.

Saito adalah sosok yang cukup vokal mengkritisi gaya manajemen dan bisnis di Jepang, yang nampak rapuh terutama saat terjadi Great East Japan Earthquake and Tsunami Maret 2011, yang populer disebut bencana 3.11.

Membaca berita terakhir soal evakuasi pekerja pembangkit tenaga nuklir (PLTN) Fukushima, akibat gempa 7,3 Skala Richter yang melanda lepas pantai Jepang, Sabtu kemarin (25/10) saya teringat ucapan Saito, dan sejumlah pertemuan dalam rangkaian kunjungan saya mempelajari bagaimana Jepang mengelola bencana.

Jepang adalah negara yang memiliki sejarah panjang alami bencana gempa dan tsunami. “Setiap kali kami bangkit, membangun lebih baik.  Begitupula setelah bencana 3.11. Tapi, bencana akibat rusaknya PLTN Fukushima akibat gempa dan tsunami sangat mengguncang.  Sampai kini pemerintah tak punya solusi,” kata  Profesor Kiyoshi Kurokawa.

Bencana 3.11 mengakibatkan lebih dari 19 ribu orang tewas.  Lokasi terdampak gempa dan tsunami ada di tiga perfektur, Miyagi, Iwate dan Fukushima. Saat saya berkunjung ke Tohoku Region, kawasan yang mencakup ketiga perfektur itu, ribuan orang masih mengungsi.  Khusus mereka yang tadinya tinggal di area dekat lokasi PLTN Fukushima yang rusak itu, 23 ribu orang tak bisa kembali ke rumahnya.  Kawasan itu dinyatakan sebagai area terlarang untuk pemukiman.

Profesor Kurokawa adalah mantan ketua komisi independen investigasi kecelakaan PLTN Fukushima (NAIIC), yang dibentuk oleh parlemen Jepang (Diet), Oktober 2011. Pada Juli 2012, NAICC menyampaikan laporan yang intinya adalah, kecelakaan yang menimpa PLTN Daiichi, Fukushima disebabkan oleh kesalahan manusia (human error), akibat ketidakmampuan PLTN dalam mitigasi bencana gempa dan tsunami. 

Selain itu, Tokyo Electric Power Co (TEPCO) yang mengelola 50 PLTN di Jepang dituding tak mampu mengatasi dampak bencana, termasuk terus bocornya air yang terkontaminasi zat radioaktif.

Butuh waktu setahun sebelum TEPCO dan pemerintah Jepang mengakui pihaknya gagal antisipasi dan atasi kebocoran akibat rusaknya PLTN Daiichi.  Kebocoran air dari 1000-an tanki pendingin terus berlangsung, terbuka ke publik sejak Juli tahun ini, dan berulang akhir September lalu, ketika 400 ton air meluber akibat hujan yang melanda kawasan itu.  

Publik kian marah, kekhawarian menyebar. Apalagi Perdana Menteri Shinzo Abe sempat merencanakan akan menghidupkan kembali PLTN lain yang tidak terdampak bencana.  Sehari setelah kejadian bencana 3.11, seluruh PLTN dihentikan operasinya saat ditemukan kerusakan di pembangkit no 1 di Daiichi.

Jepang yang perfeksionis dan selalu dikagumi karena disiplin dan kualitas teknologinya, kini gamang.

Redam Kritik

“Negeri kami memerlukan pengetahuan dan keahlian Anda,” kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, di depan peserta konperensi internasional soal energi yang digelar di Kyoto, awal Oktober tahun ini. Bagi PM Abe, berlarut-larutnya krisis Fukushima mengganggu pasokan listrik di negeri itu, juga mengancam citra Jepang yang baru saja ditetapkan sebagai tuan rumah Olimpiade 2020. 

Di depan komite olimpiade yang bersidang di Buenos Aires, Argentina, September lalu. PM Abe mengatakan bahwa situasi pembangkit nuklir Fukushima, “under control.”

Gempa yang terjadi kemarin menunjukkan bahwa bahaya masih mengancam.  Jepang mengimpor lebih dari 80 persen kebutuhan energi listriknya.  PLTN mulai beroperasi di negeri itu sejak 1966.  Efisiensi dalam operasional PLTN membuat listrik nuklir menjadi prioritas sejak 1970an. 

Sebanyak 50 PLTN di sana, selama ini menyuplai 30 persen kebutuhan energi listrik. Sebelum kecelakaan PLTN Fukushima, tepatnya unit 1-4 di Daiichi, Jepang merencanakan meningkatkan  pasokan energi nuklirnya menjadi 40 persen pada 2017. 

“Kini Jepang mulai serius mengembangkan energi terbarukan dari sinar matahari.  Tapi butuh waktu lama untuk menggantikan posisi pasokan energi nuklir kata Dr Reiji Takeishi, ahli energi dari Universitas Internasional Tokyo. “Kami membuka diri terhadap bantuan pengetahuan dari luar negeri untuk atasi kebocoran tanki air itu,” ujar PM Abe, di konperensi energi di Kyoto.

Meminta bantuan internasional sekaligus membentuk tim independen implementasi solusi kecelakaan PLTN Fukushima menjadi rekomendasi penting dalam laporan NAIIC.  “Tapi, rekomendasi itu sempat diabaikan,” kata Profesor Kurokawa saat berdiskusi dengan peserta East West Center Journalism Fellowships on Disaster Management and Resiliency, di kantor Japan Foreign Press.

Kemarin saat gempa berpotensi tsunami kembali melanda kawasan Fukushima, Badan Meteorologi Jepang memerintahkan warga agar evakuasi menjauhi Pantai Pasifik karena ada ancaman tsunami, meskipun kecil. Pengalaman pahit bencana 3.11 membuat pemerintah tak mau ambil risiko. 

Sebanyak 6000 orang diungsikan ke kawasan yang lebih tinggi, termasuk karyawan yang tengah memperbaiki PLTN.  Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan di PLTN lain termasuk di Onagawa yang alami tsunami setinggi 55 sentimeter.  Daerah terdampak tsunami dari gempa yang berpusat di 327 km tenggara Ishinomaki, perfektur Miyagi itu ada di kawasan yang sama, yang alami bencana 3.11.  Tsunami kecil terjadi di Kuji dan Ofunato di perfektur Iwate, Soma di perfektur Fukushima dan Ishinomaki.

William Saito

(Keterangan Foto: William H. Saito, wirausaha Jepang pendiri InTeccur)

Media massa setempat melaporkan respon otoritas nuklir Jepang yang akan menggelar pertemuan dengan TEPCO pada Senin, 28 Oktober 2013, untuk antisipasi badai yang akan melanda kawasan Fukushima yang berakibat hujan lebat.  Potensi melubernya air yang terkontaminasi jadi isu besar yang belum ada solusinya.

Krisis Kepercayaan

Publik Jepang merasa pemerintah menutupi bahaya dari kecelakaan PLTN  Fukushima. Sejumlah pihak yang saya temui, baik dari kalangan pebisnis maupun media mengatakan, para pakar energi yang menjadi narasumber media kebanyakan membela posisi TEPCO.  

Sulit mencari pakar yang independen.  NHK, lembaga penyiaran publik di Jepang yang mendedikasikan siarannya terutama untuk mitigasi dan siaran saat bencana melatih wartawannya mendalami seluk-beluk PLTN dan dampak bencana nuklir agar bisa menyajikan berita yang independen kepada publik di sana.

Survei kepercayaan publik yang dilakukan oleh Trust Barometer Edelman pada 2013, dengan rentang waktu uji pada 2012, menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap institusi publik di Jepang menurun dibanding sebelum bencana 3.11. Kepercayaan terhadap industri energi menurun drastis dari 75 persen tahun 2011 menjadi 29 persen 2012, lalu mencapai angka 49 persen tahun 2013. Belum kembali ke posisi semula.

Demo protes yang diikuti ratusan orang aktivis anti nuklir menjadi pemandangan yang kian sering terjadi di Tokyo. Biasanya mereka melakukannya di area depan kantor Perdana Menteri Jepang, setiap Jumat malam usai jam kerja.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengkampanyekan Jepang yang bebas nuklir adalah Citizen’s Nuclear Information Center (CNIC).  Menurut Hideyuki Ban, direktur komunikasi CNIC, rentang ancaman dari operasi PLTN mulai dari pekerja yang terdampak radiasi saat menangani krisis rusaknya PLTN Fukushima, polusi air dan lingkungan bagi penduduk sekitar sampai limbah nuklir yang mengancam sampai ratusan tahun mendatang. 

“Kecelakaan Fukushima pasca 3.11 menunjukkan pemerintah gagal kelola PLTN.  TEPCO tidak siap dan lalai,” kata Hideyuki Ban saat bertemu kami di Japan Foreign Correspondent Club, di Tokyo, awal Oktober lalu.

Krisis kepercayaan juga menimpa industri perikanan di Tohoku, kawasan terdampak bencana 3.11.  Ketiga perfektur, termasuk Fukushima, selama ini dikenal sebagai basis industri perikanan Jepang. Melalui beragam program pemulihan, kini sekitar 70 persen industri perikanan di Minamisanriku, misalnya sudah bangkit. 

Tak heran jika pada Agustus tahun ini kementerian pertanian membuat rencana ekspor makanan dan produk pertanian yang ambisius, naik dua kali lipat menjadi 1 trilyun Yen pada 2020.  Ekspor produk makanan laut diharapkan mencapai 350 milyar Yen dari posisi 170 milyar Yen saat ini.

Lalu, datanglah kabar buruk.  Pada 6 September,  hampir bersamaan dengan pidato PM Abe di depan Komite Olimpiade, Pemerintah Korea Selatan melarang impor produk makanan laur dari delapan perfektur di Jepang, dengan alasan kuatir terkontaminasi zat radioaktif akibat kebocoran air dari tanki pendingin ke lautan Pasifik. 

Padahal Korea Selatan adalah pasar besar bagi produk makanan laut Jepang. Ekspor dari kawasan Tohuku mencakup sirip ikan hiu, kerang Oyster dan abalone selama ini menjadi tumpuan karena laris diekspor ke berbagai negara.  Keputusan Pemerintah Korea Selatan bisa memicu sikap yang sama dari negara tujuan ekspor lain.

Dalam perjalanan menuju Minaminsanriku, kota kecil yang tersapu bencana 3.11, saya membaca berita kecil di koran Jiji Press.  Sekelompok warga asal Fukushima yang tinggal di Jepang, berpartisipasi dalam Pameran Makanan Jepang yang digelar di London, Inggris, mempromosikan produk makanan dari Fukushima.  Pameran yang diadakan oleh kelompok koperasi pertanian di Jepang itu dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa produk dari Fukushima termasuk makanan lautnya, aman untuk dikonsumsi.

Saito yang pernah membantu Pemerintah Jepang dalam sejumlah regulasi terkait teknologi dan keamanan mengatakan, krisis kepercayaan yang melanda semua kalangan di Jepang membuka salah satu titik lemah dalam kultur masyarakat di sana. “Orang Jepang lemah dalam hal kerjasama tim, “ kata Saito.  Ini yang  krisis di PLTN Fukushima berlarut-larut sebelum akhirnya Jepang membuka diri terhadap bantuan luar.

TEPCO yang tengah alami masalah keuangan akibat beban pengeluaran pasca kecelakaan dan terhentinya pendapatan dari bisnis energi nuklir, membuat demoralisasi di kalangan karyawan.  Memburuknya penanganan krisis nuklir Fukushima dalam dua setengah tahun terakhir diakibatkan situasi ini.  

Banyak karyawan tak paham prosedur dan menabrak aturan. Kesalahan yang sama terus berulang, termasuk gagal antisipasi luberan air hujan.  “Tanki-tanki itu dibuat secara tergesa-gesa, dan diletakkan di tempat yang tidak tepat,” kata Hideyuki Ban.

Jepang yang selalu siap menghadapi bencana karena 10% dari gempa bumi di dunia terjadi di kawasannya, nampak pusing hadapi krisis nuklir Fukushima.  Kerusakan belum ada solusi.  Kebocoran air terus terjadi.  Krisis pasokan listrik membuat masyarakat menjerit.  “Dalam sejarah Jepang, ini baru terjadi pertama kali. Ini adalah bencana jangka panjang,” kata Profesor Kurokawa.

Uni Z. Lubis, jurnalis ANTV