Bantuan Lambat, Pemerintah Filipina Jadi Sasaran Kritik

Presiden Filipina Benigno Aquino III
Presiden Filipina Benigno Aquino III
Sumber :
  • REUTERS/Presidential Palance/Handout via Reuters

VIVAnews - Presiden Filipina, Benigno Aquino III, dan pemerintahannya dikritik oleh kalangan media internasional dalam menangani situasi di wilayah bencana yang diamuk topan monster Haiyan. Pasalnya, walau bencana sudah lewat lima hari, namun hingga kini belum ada kejelasan soal siapa yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian bantuan.

Harian Inquirer, 13 November 2013 melansir pernyataan seorang jurnalis senior dari stasiun berita CNN, Anderson Coopers. Coopers yang sudah meliput di area Visayas setelah Filipina dilanda Topan Haiyan mengkritik lambatnya kinerja Pemerintah dalam mengatasi situasi di daerah bencana.

Dia bahkan menyebut apa yang dilakukan Pemerintah di kota Tacloban merupakan aksi penghancuran dan bukan pemulihan. "Tidak ada satu pun bukti nyata bahwa bantuan kemanusiaan didistribusikan secara terorganisir," ungkapnya.

Menurut Cooper, situasi di kota Tacloban sangat miris, karena hingga hari kelima pasca bencana, tidak ada satu pun dapur umum.

"Anda pasti berharap akan menemukan dapur umum pasca diamuk Topan. Tapi kami tidak melihat satu pun di sini, di area ini," ujar Cooper.

Dia lantas membandingkan langkah Pemerintah Filipina dalam menangani bencana dengan respon yang diambil Pemerintah Jepang. Di tahun 2011, Negeri Sakura juga pernah ditimpa bencana yang sama dahsyatnya.

Bedanya, kata Cooper, dua hari pasca diguncang gempa dan tsunami, para jurnalis tak lagi melihat mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan. Cooper yang saat itu turut meliput ke Jepang, melihat sendiri dengan kepala matanya, tentara Jepang, menggunakan tongkat untuk mencari korban tewas di balik puing-puing bangunan. 

Laporan Cooper turut diamini oleh sesama rekan jurnalis CNN, Paula Hancocks, yang menyebut proses pencarian dan penyelamatan tidak pernah terealisasi. Sementara reporter BBC, Jon Donnison, mengatakan apa yang dilakukan Pemerintah Filipina bukanlah sebuah operasi yang efektif.

"Operasi itu tidak efektif bagi korban yang tengah membutuhkan," kata dia.

Komentar seorang reporter Associated Press lebih menohok. Karena secara jelas dia memantau dengan berkendara sejauh 6,4 kilometer di kota Tacloban pada Rabu lalu. Hasilnya, tidak ada bukti bahwa bantuan kemanusiaan sudah mulai didistribusikan.

Padahal bantuan tersebut telah menumpuk dan tiba di bandara.

Sementara laporan harian New York Times (NYT) menyebut tim Dokter Tanpa Batas (MSF) yang telah tiba di Provinsi Cebu sejak Sabtu pekan lalu dilarang ke Tacloban. Hal itu lantaran penerbangan menuju Tacloban hanya diperuntukkan tentara militer Filipina saja.

Tanggapan Pemerintah

Diserang oleh berbagai pemberitaan media internasional soal ketidakbecusan menangani situasi bencana, Istana Malacanang merespon. Melalui Juru Bicara, Edwin Lacierda, Aquino mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan sudah mulai tiba di beberapa kota.

Aquino lantas mengadakan rapat pada Selasa malam dengan pejabat berwenang untuk merevisi rencana penanggulangan bencana di tengah sorotan media lokal dan internasional.

Sementara Sekretaris Kabinet, Rene Almendras, mengakui bahwa Pemerintahan Aquino tidak cukup siap menghadapi bencana kemanusiaan sebesar ini.

"Ini, merupakan kali pertama kami menghadapi bencana dengan magnitud sebesar ini. Sejauh ini, bantuan sudah mulai didistribusikan walaupun jumlah korban terus bertambah. Anda tidak dapat membayangkan sumber bantuan yang perlu disediakan untuk menanggulangi hal ini," kata Almendras.

Selain itu, dia menyebut keterbatasan pendistribusian bantuan, karena transportasi untuk membawa paket tersebut jumlahnya terbatas.

"Bagaimana mungkin kami dapat terbang. Hanya ada dua pesawat C-130 yang saat ini berfungsi," ujarnya.

Belum lagi, imbuh Almendras, situasi di bandara tidak dilengkapi landasan pendaratan yang cukup baik, lantaran hancur diamuk Topan Haiyan.

Kesulitan lainnya disebut Almendras, respon awal yang seharusnya diberikan oleh pemerintah lokal tidak dilakukan. Hal itu karena mereka sendiri juga menjadi korban tewas.

"Pemerintah menghadapi pekerjaan yang tak ringan. Kami akui dalam hal pendistribusian bantuan, jumlahnya masih sedikit. Tetapi kami bermimpi untuk dapat menjangkau semua korban seperti yang diperintahkan Presiden pada Sabtu pekan lalu," ujarnya.   (eh)