Cari Solusi Konflik, PM Thailand Buka Pintu Dialog

Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum rakyat demi mencari solusi bersama dari konflik politik yang kini membelit negara itu. Hingga Selasa 3 November 2013, Bangkok terus diwarnai aksi unjuk rasa besar-besaran.

Bahkan, demonstran anti Pemerintah telah mendeklarasikan kemenangan mereka, lantaran telah berhasil menduduki Kantor PM dan Markas Biro Polisi Metropolitan Thailand (MPB). Harian

melansir, Yingluck tidak berkomentar soal deklarasi yang dinyatakan oleh kelompok anti Pemerintah.

Namun, Pemimpin Partai Phieu Thai itu mengakui ketegangan perlahan sudah mulai mereda karena polisi dan tentara telah melonggarkan pengamanan mereka. Alih-alih melarang massa masuk ke dalam markas MPB dan Kantor PM, polisi malah mencabut pembatas besi dan kawat berduri yang dipasangi mengelilingi area tersebut.

Selain mengundang publik, Yingluck juga ikut mengajak sektor swasta agar dapat memulihkan kepercayaan para turis dan investor ke Negeri Gajah Putih. Media pun, turut disambut dengan tangan terbuka oleh Yingluck supaya dapat meliput kegiatan forum publik tersebut.

Dengan mengundang media, Yingluck berharap jurnalis dapat melaporkan konflik politik yang hingga saat ini masih terus terjadi dan menghindari munculnya rasa benci di antara warga Thailand.

Dia berharap, konflik sudah mereda di saat perayaan ulang tahun Raja Thailand, Bumibol Adulyadej. "Saya yakin perayaan ulang tahun Yang Mulia Raja akan menjadi perayaan lainnya bagi warga Thailand untuk berbahagia dan bersatu atas namanya," ujar Yingluck.

Sementara Wakil PM dan Menteri Luar Negeri Thailand Surapong Tovichakchaikul mengatakan, Pemerintah sudah menunjukkan ketulusannya untuk meredakan ketegangan. Hal itu, ujar Surapong, ditandai, dengan membiarkan massa masuk ke dalam kantor PM dan markas MPB.

Surapong juga sepakat dengan bosnya, untuk tak menggunakan kekerasan menghadapi para pengunjuk rasa. Pemerintah, ujar Surapong, berusaha memahami bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi saat ini disebabkan isu terkait konstitusi yang berlaku di Thailand.

Oleh sebab itu, kata Surapong, seluruh lapisan masyarakat harus bersatu untuk mencari titik temu dari isu itu. Sementara terkait tuntutan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC) Suthep Thaugsuban untuk membentuk Dewan Rakyat tanpa melalui proses pemilu, Surapong mengatakan akan mencoba melihat permintaan tersebut.

"Dengan informasi yang detail dari Suthep, saya akan berkonsultasi dengan para akademisi dan pengajar universitas untuk menimbang kemungkinan penerapan tuntutan tersebut," kata Surapong.

Apabila tuntutan itu memungkinkan untuk diaplikasikan, Pemerintah akan segera menggelar sebuah referendum publik untuk menilai pendapat publik.

Surapong juga menyerukan kepada Suthep agar segera menyerahkan diri, karena polisi telah mengeluarkan surat perintah penahanan bagi dia.