Sumber :
VIVAnews - Setidaknya sekitar US$1 triliun per tahun diambil dari negara-negara miskin dan jutaan nyawa manusia melayang karena korupsi. Demikian temuan dari organisasi anti kemiskinan yang berbasis di Amerika Serikat, One.
BBC edisi Selasa, 2 September 2014 yang mengutip isi laporan itu mencatat sebanyak 3,6 juta manusia meninggal setiap tahunnya akibat korupsi. Perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak korupsi antara lain penggunaan perusahaan fiktif dan pencucian uang.
Perbuatan itu disebut One sebagai "skandal triliunan dollar". Korupsi, menurut Ones, justru lebih berbahaya jika dibiarkan hidup di negara berkembang.
"Di negara berkembang, korupsi adalah sebuah pembunuh. Ketika pemerintah kekurangan sumber daya untuk berinvestasi dalam pelayanan kesehatan, keamanan pangan atau infrstruktur penting, maka hal itu bisa menyebabkan kematian dan angka kematian terbesar akan dialami anak-anak," tulis One dalam laporannya.
Sementara di negara maju, korupsi bisa menghambat investasi yang dilakukan perusahaan swasta, mengurangi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya untuk melakukan usaha dan dapat memicu terjadinya ketidakstabilan politik," papar One.
Dalam laporan itu turut disebut, jika korupsi dihapuskan di kawasan sub-Sahara, Afrika, maka bisa berdampak kepada tiga hal. Pertama, dana yang ada dapat digunakan untuk menciptakan 10 juta anak terdidik setiap tahunnya. Kedua, dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk membayar gaji 500 ribu guru sekolah dasar.
Ketiga, dapat membiayai pembelian obat antiretrovial bagi lebih dari 11 juta penyandang HIV/AIDS.
Oleh sebab itu, One mendorong para pemimpin negara anggota G-20 yang akan bertemu di bulan November mendatang di Australia, untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, mereka juga menginformasikan publik mengenai siapa pemilik perusahaan dan mencegah agar tidak digunakan sebagai alat pencucian uang.
Baca Juga :
Mantan CEO PrettyLittleThing Umar Kamani Pecahkan Rekor Penjualan Tanah Terbesar di Dubai
One merekomendasikan kepada negara-negara penghasil sumber daya alam, agar mewajibakan UU di bidang minyak, gas dan penambangan, supaya kekayaan alam itu tidak dicuri. Organisasi turut meminta adanya tindakan yang tegas kepada para pengemplang pajak.
Pemerintahan yang lebih terbuka, juga menjadi salah satu poin One, supaya layanan yang diberikan kepada rakyat dapat dipertanggung jawabkan.
Apabila hal itu tidak dilakukan, kemajuan yang telah dicapai dalam dua dekade terakhir untuk mengatasi kemiskinan ekstrem bisa kembali mundur.
Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji, Menag Bertolak ke Arab Saudi
Menag terbang pada 7 Mei 2024 dini hari, dan dijadwalkan berada di Saudi selama empat hari dan kembali ke Tanah Air pada 11 Mei 2024. Jemaah haji reguler secara bertahap
VIVA.co.id
7 Mei 2024
Baca Juga :
