Menlu Beberkan Opsi Dirikan Kedutaan Indonesia di Palestina

- Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan opsi-opsi pembukaan kedutaan di Palestina. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pihaknya sudah menyampaikan opsi itu kepada Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Khusus masalah pembukaan kedutaan, kita perlu cari bentuk yang paling tepat. Karena saya yakin pemerintah mendatang pun tidak akan membuka kedutaan seandainya kita harus menjalin hubungan dengan Israel," kata Marty di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 17 September 2014.

Marty menjelaskan, bentuk perwakilan Indonesia di Palestina bisa ditempuh dengan beberapa cara. Pertama, penunjukan konsultan honorer.

"Jadi ada orang Palestina jadi konsul honorer Indonesia di Ramallah. Jadi kita tidak bersinggungan dengan Israel," jelasnya.

Opsi kedua, lanjut Marty, adalah menempatkan diplomat Indonesia di kedutaan besar yang ada di Palestina. Sebab, seluruh kedutaan besar yang ada di Ramallah adalah negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

"Misalnya seorang diplomat kita yang biasanya di Amman, kita akan pindahkan dia di Ramallah, tapi bukan punya kantor sendiri, dia akan berkantor di kedutaan yang ada di sana," kata Marty.

Opsi ketiga, adalah betul-betul membentuk kedutaan besar Indonesia di Palestina. Rencana itu kata Marty bisa segera ditindaklanjuti meski dengan cara yang bertahap.