Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVAcoid - Pemerintah Indonesia pada Senin, 19 Januari 2015, akan memulangkan sebanyak 482 TKI ilega dari Saudi. Dijadwalkan mereka akan tiba pada siang hari di Tanah Air dengan menggunakan 1 pesawat Garuda Indonesia Boeing 747 yang telah disiapkan secara khusus.
Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI dari Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, pada Kamis, 15 Januari 2015 di ruang Palapa, Pejambon, Jakarta Pusat. Menurut diplomat yang disapa Iqbal itu, izin keluar bagi 482 TKI ilegal telah diterbitkan oleh Pemerintah Saudi.
"Jumlah TKI yang dipulangkan memang besar, karena sulit mencari penerbangan. Sehingga untuk mempercepat, kami mengirimkan satu pesawat jenis Boeing," kata dia.
Proses pemulangan, lanjut Iqbal, perlu dilakukan secara cepat, karena ada beberapa TKI yang jatuh sakit, bahkan termasuk sakit kronis seperti kanker. Dia menyebut, sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ratusan TKI ilegal ini akan masuk dalam daftar hitam Pemerintah Saudi dan tidak diizinkan untuk memasuki negara tersebut hingga waktu tertentu.
Pemulangan ratusan TKI ilegal ini, merupakan bagian dari komitmen Pemerintahan Joko Widodo yang ingin memulangkan semua pekerja ilegal di luar negeri. Data dari Kemlu mencatat, terdapat 1,8 juta TKI ilegal di seluruh dunia.
TKI ilegal terbanyak terdapat di dua negara yakni Arab Saudi sekitar 580 ribu dan Malaysia sebesar 1,2 juta. Sebelumnya, Pemerintah RI telah memulangkan ribuan TKI ilegal dari Saudi pada 2013.
Kemudian, proses pemulangan juga dilakukan pada akhir Desember lalu yang memulangkan 703 TKI ilegal dari Malaysia. Saat itu, Kemlu bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara untuk mengerahkan dua pesawat hercules agar bisa mengangkut pulang TKI ilegal dari Negeri Jiran.
Sementara, ketika ditanya rencana antisipasi membludaknya warga Indonesia ke Tanah Air, Iqbal menyebut saat ini beberapa institusi sedang bekerja sama untuk menyiapkan satu rencana besar.
"Itu semua saat ini tengah digodok di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu termasuk rencana untuk menyerap TKI non prosedural agar bisa masuk lapangan pekerjaan, termasuk permasalahan sosial yang timbul dari kasus tersebut," papar Iqbal.
Proses pemulangan TKI ilegal ini, lanjut Iqbal merupakan bentuk komitmen pemerintah yang meningkatkan kehadirannya untuk melindungi WNI. (ren)
Baca juga:
Halaman Selanjutnya
Sementara, ketika ditanya rencana antisipasi membludaknya warga Indonesia ke Tanah Air, Iqbal menyebut saat ini beberapa institusi sedang bekerja sama untuk menyiapkan satu rencana besar.
