Sumber :
- Reuters
VIVA.co.id
- Pengadilan tertinggi Australia, Rabu, 28 Januari 2015, memutuskan bahwa kebijakan pemerintah Australia yang kontroversial, untuk menahan ratusan orang Tamil pencari suara di laut, sudah sesuai dengan hukum.
Oleh karena itu, seperti dikutip dalam laporan Reuters , pengadilan memenangkan kebijakan imigrasi kontroversial pemerintah Australia. Upaya 157 pengungsi, termasuk 50 anak-anak untuk mendapatkan kompensasi, ditolak.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Masalah Pencari Suaka Dibahas di Bali Proccess
Oleh karena itu, seperti dikutip dalam laporan Reuters , pengadilan memenangkan kebijakan imigrasi kontroversial pemerintah Australia. Upaya 157 pengungsi, termasuk 50 anak-anak untuk mendapatkan kompensasi, ditolak.
Mereka ditahan di kapal kepabeanan Australia selama hampir sebulan, pada Juni 2014. Putusan pengadilan itu dikeluarkan, setelah pemerintah Australia merevisi undang-undang imigrasi pada Desember 2014, yang memicu keprihatinan para pembela hak asasi manusia.
Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison, November 2014, mengumumkan kebijakan imigrasi baru Australia untuk menutup akses bagi para pencari suaka yang terdaftar pada UNHCR di Indonesia.
Sebelumnya Australia juga melakukan kebijakan kontroversial dengan mendorong kapal-kapal pencari suaka, untuk keluar dari wilayah perairannya dan memasuki perairan Indonesia, untuk melemparkan tanggungjawab pada pemerintah Indonesia.
Simak Juga:
Halaman Selanjutnya
Mereka ditahan di kapal kepabeanan Australia selama hampir sebulan, pada Juni 2014. Putusan pengadilan itu dikeluarkan, setelah pemerintah Australia merevisi undang-undang imigrasi pada Desember 2014, yang memicu keprihatinan para pembela hak asasi manusia.
