- Antara/Joko Sulistyo
VIVA.co.id - Duta Besar Kerajaan Jepang untuk RI, Tanizaki Yasuaki, bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada Jumat, 13 Maret 2015 di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, Tanizaki berharap agar beberapa aturan, termasuk kebijakan penghentian sementara penerbitan izin usaha tangkap ikan bisa segera dicabut.
Demikian isi siaran pers yang diterima VIVA.co.id pada Sabtu, 14 Maret 2015 dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Kedubes Jepang menyebut, larangan itu mulai diberlakukan pada November 2014. Selain larangan penerbitan izin usaha, Tanizaki turut menginginkan larangan kegiatan tangkap ikan ikut dicabut.
"Menteri Susi menanggapi permintaan itu dengan menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan yang telah dia berlakukan," tulis Kedubes Jepang.
Susi juga menegaskan perlunya dilakukan survei terhadap potensi sumber daya perikanan yang dapat menjaga kelestariannya. Pemilik maskapai Susi Air itu berharap Negeri Sakura bersedia berbagi pengalaman untuk melakukan hal tersebut.
"Dubes Tanizaki menyinggung tentang seminar bertema konservasi sumber daya perikanan yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah Jepang dan Indonesia," ujar Kedubes Jepang.
Penyelenggaraan seminar itu, Kedubes Jepang melanjutkan, digelar di waktu yang tepat.
Protes
Namun, selain membahas keinginan agar beberapa regulasi dicabut, Negeri Sakura turut memprotes mengenai kebijakan pelarangan alat tangkap trawl dan cantrang. Susi menjelaskan, Jepang memprotes karena ada sembilan kapal dari dua perusahaan asal negara tersebut yang masih menggunakan alat tangkap trawl.
Padahal, kapal-kapal itu telah beroperasi selama 30 tahun. "Mereka kan punya kapal yang sudah 30 tahun. Ada sembilan kapal dari dua perusahaan yang tangkap pakai trawl," kata Susi di kantornya.
Dia pun meminta agar perusahaan Jepang itu mengikuti aturan yang ada dengan mengganti alat tangkap yang digunakan kapal tersebut. (art)
![vivamore="Baca Juga :"]
BPPT Kini Fokus Pada Industri Perkapalan
BPPT bantu mendesain sampai uji kapal untuk dalam negeri.
