- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, meminta agar publik tidak menyalahartikan makna pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka pertemuan tingkat kepala negara Asia Afrika di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC) pada pagi tadi, Rabu 22 April 2015.
Dalam pidatonya, Jokowi meminta agar Perserikatan Bangsa Bangsa direformasi. Kata Jokowi, PBB yang diharapkan sebagai organisasi yang dapat menjembatani ketidakadilan global justru tidak berdaya.
Menurut diplomat yang akrab disapa Tata, reformasi terhadap PBB tidak hanya disuarakan oleh Indonesia.
Ditemui di JCC di sela sidang KAA, Tata menyebut reformasi di PBB memang diperlukan baik dari konteks keamanan maupun konteks secara keseluruhan.
"Ini membuat PBB lebih efektif dan efisien. Jadi, Presiden bukan menentang, sebab sebelumnya, sudah ada dorongan dari negara-negara anggota sendiri," ungkap diplomat yang pernah bertugas di Jenewa, Swiss itu.
Dia pun menyebut, keinginan untuk mereformasi badan-badan internasional seperti PBB bukan hal baru. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi, kata Tata, bermaksud untuk mengingatkan kembali apa yang sudah disuarakan selama ini.
"Dari PBB sendiri sudah ada yang direformasi. Namun, sebagian lagi belum," kata dia.
Bagian yang ingin diubah di PBB, lanjut Tata, yaitu sistem pemungutan suara, sistem hak-hak negara anggota dan Dewan Keamanan (DK). Sebagai contoh, terkait DK, hingga saat ini, kawasan Afrika belum terwakili. Padahal, Benua Afrika mewakili sekian persen penduduk dunia.
"Sementara, di negara anggota tetap DK, dari Benua Asia baru diwakili oleh Tiongkok. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi," kata Tata.
Dorongan reformasi juga berlaku untuk badan internasional lainnya seperti Bank Dunia, Badan Keuangan Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Tata tidak menjelaskan secara spesifik apakah alasan menyinggung ketiga organisasi internasional itu merupakan pertanda Indonesia akan bergabung dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang dibentuk Tiongkok.
Terkait hal itu, Tata mengatakan Indonesia mendukung pembentukan bank tersebut.
"Namun, saat ini sedang dibahas konsep, bentuk dan realisasinya seperti apa. Dalam pembahasan, ketika membahas mengenai infrastruktur ya bagus," kata dia.
Tata pun meminta, agar pidato Jokowi tadi pagi tidak diartikan sebagai suatu kritikan negatif, apalagi hingga membahayakan hubungan bilateral. Justru, kata Tata, harus dilihat sebagai proses reformasi yang telah disepakati oleh 193 negara untuk dipercepat.
"Saya yakin tidak ada maksud untuk menyinggung negara mana pun yang hadir di sana. Itu hanya berupa seruan untuk mempercepat proses reformasi yang telah diluncurkan oleh negara anggota PBB sendiri," kata dia.
Dalam pidato tadi pagi, Jokowi menyinggung mengenai perlunya perubahan pola pikir bahwa semua persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan melalui Bank Dunia, IMF dan ADB.
"Itu adalah pandangan keliru dan harus diubah. Sebab, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan global," kata Jokowi.
Dalam pidato itu juga, Jokowi secara . (ase)
RI Terima 200 Permintaan Bantuan Negara Lain
Jumlahnya terus bertambah hingga saat ini.
