- ANTARA FOTO/AACC2015/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Iran, Hassan Rouhani, di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Gedung Jakarta Convention Centre hari ini. Kedua pemimpin menyinggung upaya-upaya untuk mengatasi bahaya paham radikalisme.
Kedua pemimpin sepakat, radikalisme dapat memicu terjadinya tindak terorisme yang kerap mengatasnamakan agama. "Harus diberantas dengan kerjasama yang erat antar-negara," ujar Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, seperti dikutip dari situs resmi KAA.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan kedua pemimpin sepakat untuk mengaktifkan kembali komisi bersama yang ada untuk meningkatkan hubungan bilateral.
"Kedua negara berniat untuk meningkatkan perdagangan dengan mekanisme tertentu. Seperti diketahui perdagangan dengan Iran terhambat dalam konteks perbankan," ujar Arrmanatha.
Hal itu lantaran transaksi keuangan internasional yang melibatkan Iran masih diembargo oleh Amerika Serikat. Embargo ini terkait hukuman AS kepada Iran soal kepemilikan teknologi senjata nuklir.
Namun, embargo keuangan terhadap Iran diprediksi bisa segera dicabut jika mereka mematuhi kerangka kesepakatan internasional untuk membatasi program nuklir Iran agar tidak dikembangkan menjadi bom atom. Kerangka kesepakatan itu disetujui Iran awal bulan ini.
Stasiun berita Al Jazeera melansir kesepakatan menyeluruh mengenai kerangka perjanjian nuklir disusun pada 30 Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan negaranya akan memenuhi persyaratan internasional sesuai dengan ketentuan KAA.
Zarif mengancam, Iran akan membatalkan kerangka itu, jika ada satu pihak di antara negara kekuatan dunia itu yang mengulangi praktik lama dan mengingkar kewajiban mereka.
Sementara itu, Jokowi juga meminta agar Indonesia diberi akses ekspor kelapa sawit yang lebih luas ke Iran. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengundang pengusaha Iran untuk berinvestasi di bidang infrastruktur yang masih terbuka luas. (ren)
RI Terima 200 Permintaan Bantuan Negara Lain
Jumlahnya terus bertambah hingga saat ini.
