Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi, mengatakan, pemerintah kini tengah menggodok aturan khusus bagi diplomat yang bertugas di negara rawan atau konflik. Pemerintah, kata Retno, akan memberikan perlindungan khusus agar lebih aman ketika bertugas.
Demikian ungkap Retno yang ditemui di Gedung Pancasila, kawasan Pejambon, Jakarta Pusat semalam. Salah satu hak keistimewaan yang mereka peroleh antara lain bisa mendapatkan hak cuti atau leave ke Jakarta dua kali dalam setahun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Korban Ledakan Pakistan Bertambah Jadi 55 Orang
Baca Juga :
Reimburse Pakistan US$300 Juta Ditolak Pentagon
Demikian ungkap Retno yang ditemui di Gedung Pancasila, kawasan Pejambon, Jakarta Pusat semalam. Salah satu hak keistimewaan yang mereka peroleh antara lain bisa mendapatkan hak cuti atau leave ke Jakarta dua kali dalam setahun.
"Para diplomat akan berkonsultasi dengan kami. Sementara itu, terkait dengan masalah asuransi, masih terus dalam proses," ujar mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu.
Retno menambahkan, aturan ini sebenarnya telah ada, tetapi belum diimplementasikan. Namun, dia menilai aturan tersebut mendesak untuk dilakukan karena wilayah konflik semakin banyak.
"Sementara itu, Pemerintah RI mengirimkan diplomat untuk bertugas di wilayah yang rawan, sehingga dibutuhkan perlindungan yang lebih baik. Kami sedang menggodok aturan untuk melindungi mereka," papar Retno.
Terkait dengan pemberian asuransi, Indonesia telah memberikan asuransi bagi semua diplomat yang tengah bertugas, baik di negara yang terkena konflik maupun negara-negara Barat.
"Sebenarnya tak harus di wilayah konflik pun, kami juga berikan asuransi. Karena kalau diplomat sakit dan tidak dilindungi asuransi, maka bisa dibayangkan betapa besar biaya yang harus mereka keluarkan," ujarnya.
Terlebih dalam keadaan semacam ini, biaya tersebut tak bisa dibayar ketika para diplomat terkena musibah.
"Mereka yang bertugas di negara yang rawan konflik kan memiliki risiko lebih besar, maka dibutuhkan pula perlakuan yang lebih dari cukup," Retno menambahkan.
Aturan ini digodok bercermin dari kejadian yang menimpa Duta Besar RI di Pakistan, Burhan Muhammad. Burhan dan istri tewas ketika bertugas di wilayah Gilgit, Pakistan.
Mereka menjadi penumpang nahas helikopter Mi-17 untuk memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri Pakistan dan meninjau proyek pariwisata yang didanai oleh militer. Ketika helikopter yang mereka tumpangi ingin melakukan pendaratan darurat, tiba-tiba helikopter menabrak gedung sekolah kosong dan meledak.
Istri Burhan, Hery Listyawati, tewas seketika dalam kecelakaan itu. Sementara itu, Burhan yang berhasil selamat menderita luka bakar parah, meski kemudian berpulang setelah diboyong ke Singapura.
Pemerintah RI memboyong Burhan ke Singapura untuk dirawat di Singapore General Hospital (SGH), karena terdapat pusat perawatan luka bakar yang tersohor di kawasan Asia Pasifik. Ini merupakan kejadian pertama seorang dubes dan istrinya tewas ketika tengah menunaikan tugas diplomatik.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Para diplomat akan berkonsultasi dengan kami. Sementara itu, terkait dengan masalah asuransi, masih terus dalam proses," ujar mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu.
