Sumber :
- REUTERS/Sean Davey
VIVA.co.id
- Menteri Imigrasi dan Perbatasan Australia Peter Dutton merasa tersindir dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang mengkritik negara-negara penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951 namun tak bersedia menampung sementara ribuan pengungsi Rohingya. Sementara, pada Kamis kemarin, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott secara terang-terangan menolak menampung ribuan imigran ilegal itu kendati termasuk negara yang ikut meneken konvensi tersebut.
Stasiun berita
ABC Australia
, Sabtu 23 Mei 2015 melansir, di sisi yang lain, Indonesia dan Malaysia yang bukan penandatangan konvensi tersebut malah menampung sekitar 7.000 imigran ilegal yang terapung-apung di tengah Laut Andaman. Dutton menggaris bawahi kendati Negeri Kanguru menolak, tetapi bukan berarti mereka tak membantu sama sekali.
"Faktanya, kami menyediakan dengan berbagai cara dukungan bagi donor dengan nilai uang yang sangat besar bagi Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Badan PBB yang mengurusi isu pengungsi, UNHCR di Indonesia," kata Dutton.
Dia menambahkan, Australia memberikan dukungan bagi negara-negara di kawasan. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan yang signifikan kepada penempatan kembali para pengungsi dari negeri ini.
Bahkan, dia menyebut Australia jauh lebih bermurah hati dengan menggelontorkan sedemikian banyak dana melalui dua organisasi internasional tersebut.
"Saya pikir mereka harus menerima fakta itu dan ini lah fakta-faktanya," Dutton menambahkan.
Uniknya, ketika dimintai komentar mengenai pernyataan juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, Dutton terkesan sewot dan menyebut apa yang dilontarkan jubir tersebut tidak menggambarkan kebijakan Pemerintah Indonesia sepenuhnya. Melainkan komentar dari satu individu tertentu.
"Maaf, jika Anda ingin memulai sebuah hidup yang baru, maka Anda harus melalui pintu depan, dan bukan melalui pintu belakang," kata Abbott.
Sementara, Arrmanatha berkilah tidak secara spesifik menyebut pernyataan itu ditujukan bagi Australia.
"Inti dari kalimat saya yaitu negara-negara yang menjadi pihak penanda tangan konvensi pengungsi memiliki sebuah tanggung jawab untuk memastikan apa yang mereka yakini apa yang telah mereka tanda tangani," kata Arrmanatha pada Kamis kemarin.
Dia berharap, semua negara penandatangan konvensi itu bersedia mengatasi permasalahan tersebut.
"Jika Anda menyakininya ketika menandatanganinya, maka Anda juga harus bertindak sesuai dengan kesepakatan tersebut," kata Arrmanatha.
Halaman Selanjutnya
Sementara, Arrmanatha berkilah tidak secara spesifik menyebut pernyataan itu ditujukan bagi Australia.
