Sumber :
- ANTARA FOTO/Fanny Kusumawardhani
VIVA.co.id
- Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi, menegaskan pemerintah tidak bersedia memenuhi tuntutan barter antara dua anggota kelompok bersenjata Papua dengan dua WNI, yang tengah disandera penculik di Papua Nugini. Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada militer Papua Nugini untuk bernegosiasi dengan kelompok bersenjata itu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal itu disampaikan Retno usai menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kemarin. Menurut mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu, upaya penyelamatan WNI di sana telah direstui oleh Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill.
"PM O'Neill sendiri langsung mengirimkan utusan khusus dan tim dari Kemlu untuk membahas dengan tim kami yang saat ini telah berada di Vanimo, Papua Nugini," ujar Retno.
Semua rencana dan strategi, Retno melanjutkan, telah disiapkan, baik dengan membangun koordinasi di dalam negeri atau dengan Papua Nugini. Pemerintah RI juga mengutuk keras atas tindak penculikan itu.
"Tidak ada barter. Kami akan mencoba melakukan upaya lain, karena kedua WNI itu adalah warga sipil yang tidak berdosa," kata dia.
Klik videonya
Indonesia, ujar Retno, juga tidak mengenal sistem barter seperti itu. Yang paling penting, Pemerintah RI akan terus berupaya seoptimal mungkin untuk membebaskan keduanya.
Kejadian penculikan terjadi pada Rabu, 9 September 2015. Dua WNI bernama Sudirman dan Badar diculik lalu dibawa kabur ke Papua Nugini. TNI mengatakan bukan hal sulit untuk bisa membebaskan kedua WNI itu. Hanya saja membutuhkan izin untuk bisa masuk ke Papua Nugini dan mereka memprioritaskan keselamatan dua WNI itu.
TNI memperoleh informasi kedua WNI itu baru akan dibebaskan, jika dua rekan mereka yang ditahan oleh di Polres Keerom akibat kasus ganja dilepas. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Semua rencana dan strategi, Retno melanjutkan, telah disiapkan, baik dengan membangun koordinasi di dalam negeri atau dengan Papua Nugini. Pemerintah RI juga mengutuk keras atas tindak penculikan itu.
