Negara Berkembang Favoritkan Indonesia untuk Beri Pelatihan

Kerang jenis Lokan (Polymesoda expansa)
Sumber :
  • Antara/ Irwansyah Putra
VIVA.co.id
Bertemu PM Sri Lanka, Jokowi Bicara Investasi Kereta
- Hasil kerajinan karya anak bangsa ini, ternyata dianggap luar biasa oleh dunia internasional. Banyak negara berkembang meminta Indonesia memberi pelatihan kepada mereka.

RI Ajak Pengusaha Yordania Manfaatkan Peluang Bisnis

Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Kerja Sama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, telah dan masih melaksanakan  delapan program kegiatan pemberian bantuan teknik yang melibatkan  221 peserta dari sekitar 27 negara.
10 Masakan Nasi Khas Indonesia yang Gugah Selera


“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kontribusi Indonesia melalui mekanisme KKS (Kerjasama Selatan-Selatan), serta upaya pemenuhan komitmen Indonesia di bidang kerjasama teknik,” ujar Siti Nugraha Mauludiah, direktur Direktorat Kerjasama Teknik, saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Selasa 3 November 2015.


Bantuan yang diberikan oleh Indonesia, harus terlebih dahulu diminta oleh negara terkait. Siti mengatakan, salah satu hasil karya Indonesia yang banyak disukai negara-negara Selatan adalah kesenian batok kelapa dan cangkang kerang.


“Banyak yang tertarik dengan cara kita mengolah cangkang kerang menjadi pernak-pernik, karena di negara lain hanya dianggap sampah. Bahkan, mereka tertarik membeli mesin-mesin yang dipakai untuk mengolahnya,” kata dia.


Siti menjelaskan, semakin banyak negara berkembang yang mulai melirik Indonesia dan meminta bantuan pelatihan di sejumlah bidang seperti pertanian, pariwisata, demokrasi, industri, dan lainnya. Dengan pelatihan-pelatihan tersebut, diharapkan negara-negara yang turut serta dalam program dapat melakukan sendiri apa yang telah diajarkan dan mengembangkannya kembali.


“Kami juga melakukan upaya penguatan koordinasi di tingkat nasional, dengan anggota Timnas KSST (Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular), serta kementerian atau lembaga terkait lainnya untuk menyelaraskan kembali kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar dia. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya