Sumber :
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA.co.id
- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memesan lima kapal pembangkit listrik apung atau 'genset raksasa' untuk keperluan pasokan listrik sementara di berbagai daerah yang krisis listrik. Kapal-kapal 'genset raksasa' ini disewa oleh PLN untuk lima tahun ke depan dari perusahaan di Turki.
Namun, Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean mempertanyakan efektivitas dan efisiensi program kapal Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) yang disewa PT PLN (Persero) dari Karadeniz Powership Zeynep, Turki tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
Namun, Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean mempertanyakan efektivitas dan efisiensi program kapal Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) yang disewa PT PLN (Persero) dari Karadeniz Powership Zeynep, Turki tersebut.
Menurutnya, PLN tidak terbuka kepada publik mengenai harga sewa, operasional, hingga sistem penyaluran ke darat dari kapal pembangkit listrik ini. Bahkan, dari temuannya di lapangan, justru ada keruwetan dalam menyalurkan MVPP ini ke darat.
"Temuan di lapangan, ada keruwetan menyalurkan MVPP ini ke darat apa menggunakan kabel bawah laut atau saluran udara tegangan tinggi," ujar Ferdinand di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu, 17 Januari 2016.
Ferdinand merincikan, jika biaya sewa kapal tersebut sebesar Rp1.800 per kilowatt hour (kWh), maka tidak jauh berbeda dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang pernah digerakkan pada jaman Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Kalau dia menggunakan bahan bakar diesel biasa harganya. Tapi kan ini didesain dual fuel yaitu diesel dan gas. Kalau harga yang tadi gunakan diesel memang mau enggak mau segitu, kalau gunakan gas ya segitu itu jadi sedikit mahal," tuturnya.
Selain itu, Ferdinand menambahkan, kapal listrik ini disewa BUMN ketenagalistrikan ini untuk lima tahun. Jika telah selesai, maka kapal tersebut akan dikembalikan lagi ke Turki.
"Kalau untuk lima tahun, daya segitu kalau kita bayar sewanya hitung-hitungannya kita bisa sewa dengan sistem BOT (
Build, Operate, Transfer)
dan akhirnya jadi milik kita kapalnya," ucapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, PLN tidak terbuka kepada publik mengenai harga sewa, operasional, hingga sistem penyaluran ke darat dari kapal pembangkit listrik ini. Bahkan, dari temuannya di lapangan, justru ada keruwetan dalam menyalurkan MVPP ini ke darat.
