Profesor AS: Soal Laut China Selatan, China 'Semena-mena'
- Reuters
VIVA.co.id – Peter Dutton, profesor dalam bidang Kajian Strategis dan Studi Maritim China di US Naval War College dan officer dari Kedubes AS menyesalkan sikap China di kawasan Laut China Selatan. Menurut dia, China terkesan semena-mena di kawasan itu.
"Terkait permasalahan Laut China Selatan, di mana China banyak mengokupasi wilayah, menurut saya, Amerika mendukung adanya kebebasan berlayar di Laut China Selatan. Hal tersebut jika diterapkan maka akan menghubungkan setiap negara global secara langsung," kata Dutton membuka percakapannya dengan pers melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.
Ia mengakui melihat dengan jelas banyaknya tantangan dan masalah di kawasan jalur perdagangan tersebut. Seperti persengketaan wilayah dan pembangunan yang dilakukan oleh China.
Dutton berpendapat, kekuatan perekonomian China yang sangat hebat di kawasan membuatnya dapat memengaruhi negara lain, dan berdampak sangat besar terhadap situasi stabilitas .
"China adalah negara yang sangat kuat dan memiliki pengaruh besar terhadap negara lain di kawasan,” kata Dutton.
“Menurut saya, pendirian bangunan di wilayah pulau LCS akan berdampak pada lingkungan kawasan beserta masalah di dalamnya. Saya rasa China tidak peduli dengan adanya masalah atau ketegangan di sana, sementara itu kita seharusnya khawatir dengan kemungkinan tindakan yang bisa China lakukan selanjutnya," katanya.
Di samping itu, Dutton juga beranggapan bahwa China tidak peduli dengan kasus arbritase kawasan Laut China Selatan. China menghindari kesepakatan perbatasan wilayah setiap negara yang bersengketa.
Menurutnya, sikap China yang selama ini “semena-mena” di sana karena China berpatokan pada sejarah leluhurnya, di mana wilayah tersebut sepenuhnya adalah milik China.
"Saya concern terhadap arbritase Beijing, arbritase harus mengikuti hukum internasional dan terlibat dalam diskusi global," kata dia.
FSI Ungkap Potensi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Klaim China di Natuna
Klaim China di Laut China Selatan dinilai tidak hanya memicu persoalan kedaulatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia.
