- VIVA.co.id/Rebecca Reiffi Georgina
VIVA.co.id – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan terlibat dalam masalah tebusan yang diminta oleh kelompok militan Abu Sayyaf, terkait dengan penyanderan 10 ABK WNI sejak akhir Maret 2016.
"Negara tidak boleh terlibat dengan masalah tebusan. Secara prinsip, hal ini tidak boleh dilakukan oleh negara," kata Menlu Retno di gedung Kemlu RI, Jakarta, Senin 11 April 2016.
Retno menyampaikan, setiap hari, setiap jam, dan setiap detik, pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas Filipina dalam upaya pembebasan 10 ABK WNI itu.
Sementara itu, dari informasi terakhir yang didapatkannya, Retno dengan lega mengatakan bahwa kondisi 10 WNI saat ini baik-baik saja. "Saya senang, situasi 10 WNI kita saat ini masih baik-baik saja,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan, pemerintah Indonesia tidak melakukan negosiasi dengan pelaku penculikan yang hingga saat ini diklaim dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Sama sekali tidak ada negosiasi antara pemerintah dengan pelaku penculikan, yang penting komunikasi. Kami menerima informasi mereka (seluruh pihak terkait) dan menerima informasi mereka," ujar dia.
Selain itu, disampaikan Kemlu RI, saat ini KJRI Tawau sedang mengurus dokumen pelepasan kapal tongkang Anand 12 yang ditemukan di perairan Malaysia dengan otoritas Malaysia. (asp)
Kaleidoskop 2021: Lonjakan COVID-19, KRI Nanggala hingga Herry Cabul
Sepanjang 2021, terjadi berbagai peristiwa yang menjadi perhatian, mulai dari lonjakan kasus COVID-19, tenggelamnya KRI Nanggala-402 hingga terkuaknya kasus asusila.
