Apa Saja yang Didapat 'Milisi Nelayan' China
- REUTERS/China Daily
VIVA.co.id – Departemen Tentara Pembebasan Rakyat China, melalui komando daerah militernya, memberikan pelatihan dasar militer untuk "Milisi Nelayan". Pelatihan ini juga diawasi oleh Politbiro dari Partai Komunis China yang bertanggung jawab atas operasi milisi berskala nasional ini.
Menurut penasihat pemerintah Hainan, seperti dikutip situs Reuters, Senin, 2 Mei 2016, pelatihan ini meliputi operasi pencarian dan penyelamatan, operasi tanggap bencana di laut, dan melindungi kedaulatan China, khususnya wilayah sengketa di Laut China Selatan, termasuk Natuna, dan Timur.
"Pelatihan yang dilakukan di laut ini berlangsung antara bulan Mei dan Agustus. Mereka (Milisi Nelayan) ini dibayar dan difasilitasi oleh pemerintah," kata penasihat yang tidak mau disebutkan namanya.
Soal bantuan, pemerintah China tak main-main, khususnya dalam memberikan subsidi.
Milisi diberikan kapal pukat baja berkapasitas besar, peralatan Global Positioning System (GPS) kepada setidaknya 50 ribu kapal pukat, yang memudahkan mereka untuk menghubungi Pasukan Penjaga Pantai China (China Coast Guard) apabila mengalami ancaman di tengah laut seperti bertemu dengan kapal asing.
"Ketika 'misi tertentu dalam menjaga kedaulatan' muncul, maka pemerintah akan berkoordinasi dengan milisi, dan meminta mereka untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan kapal asing di wilayah sengketa," ungkap penasihat itu.
Sebelumnya, sebuah pesawat militer China untuk pertama kalinya mendarat di bandara baru di sebuah pulau yang dibangun di wilayah sengketa Laut China Selatan. Hal itu kemudian dianggap berpotensi meningkatkan kemampuan bandara untuk menempatkan jet tempur China di pulau yang juga diperebutkan Taiwan, Filipina, dan Vietnam itu.
Sebelumnya, Amerika Serikat mengkritik proses konstruksi yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan dan mengaku khawatir negeri Tirai Bambu itu akan menggunakan proyek tersebut untuk tujuan militer.
Landasan pacu di Fiery Cross Reef memiliki panjang sejauh tiga ribu meter dan merupakan salah satu proyek pembangunan China di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Penerbangan sipil mulai diuji coba pada Januari 2016.
Laporan: Dinia Adrianjara
FSI Ungkap Potensi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Klaim China di Natuna
Klaim China di Laut China Selatan dinilai tidak hanya memicu persoalan kedaulatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia.
