- Reuters/Christian Hartmann
VIVA.co.id – Otoritas Bandara Internasional Charles De Gaulle, Paris mengaku, hingga saat ini belum memiliki rencana untuk memperketat keamanan lebih lanjut pascainsiden kecelakaan pesawat EgyptAir.
Namun, beberapa pekerja bandara menyatakan keprihatinan mengenai adanya "titik-titik lemah" dalam sistem keamanan bandara.
Pauline Godebout, petugas layanan maskapai mengatakan, pemeriksaan identitas keamanan di pintu masuk ke terminal bandara hanya dilakukan sesekali dan tidak rutin.
"Mereka tidak melakukan pemeriksaan sepanjang waktu. Saya pikir itu menyangkut masalah anggaran. Ini membutuhkan banyak biaya dan ada begitu banyak pintu di bandara yang sangat sulit untuk diamankan semuanya," kata Godebout, seperti dikutip situs The Telegraph, Senin, 23 Mei 2016.
Sementara itu, seorang juru bicara otoritas bandara mengatakan bahwa keamanan sudah ditingkatkan setelah serangan teroris baru-baru ini. Dia mengatakan, tidak semua orang yang masuk ke bandara diminta menunjukkan dokumen identitas.
Menurutnya, ini tidak dilakukan secara sistematis untuk menghindari antrean panjang di luar pintu masuk. "Pengecekan identitas pengunjung bandara dilakukan secara acak. Kita harus menyeimbangkan antara keamanan dan kenyamanan wisatawan," katanya.
Sedangkan, salah seorang petugas parkir bandara, Celine, menyatakan polisi bersenjata dan tentara sering berpatroli di terminal. Namun, kurangnya tenaga kerja dan pendanaan menyebabkan bandara rentan terhadap serangan.
"Untuk bandara, saya pikir tingkat keamanan di sini benar-benar tidak cukup. Respons polisi juga terlalu lambat dalam menangani permasalahan," ujar Celine.
Pesawat EgyptAir yang terbang dari Paris ke Kairo jatuh ke perairan Mediterania pada Kamis pagi waktu setempat. Hingga kini, pesawat dan 66 penumpang belum diketahui keberadaannya.
Pemerintah Mesir telah mengerahkan kapal selam untuk membantu pencarian kotak hitam, yang bisa membantu mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.
Puing Pesawat Ditemukan di Israel, Diduga Milik EgyptAir
Puing pesawat tersebut diserahkan ke pemerintah Mesir.
