Pentagon Sebut China Langgar Perjanjian Wilayah Udara
- Reuters
VIVA.co.id – Pentagon menegaskan bahwa gangguan yang dilakukan China terhadap pesawat milliter Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan pekan lalu telah melanggar perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara.
Tahun lalu, Amerika Serikat dan China mengumumkan perjanjian yang menetapkan aturan perilaku yang mengatur pertemuan di kawasan udara dan menciptakan hotline militer. "Tindakan mengadang pesawat yang dilakukan China kepada pesawat pengintai kami telah dinilai mencegat dan tidak aman berdasarkan Memorandum of Understanding with China and International Civil Aviation Organization (ICAO)," kata Juru Bicara Departemen Pertahanan AS, Bill Urban, seperti dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 27 Mei 2016.
Pentagon menjelaskan, insiden terjadi di wilayah udara internasional. Saat itu pesawat milliter AS sedang melakukan patroli rutin. "Dua jet tempur milik negara tirai bambu ini terbang di ketinggian 50 kaki (15 meter) dari pesawat AS waktu itu," kata Urban.
Sementara itu, Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Yang Yujun, mengatakan bahwa pesawat China bertindak secara benar, profesional dan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara negara-negara di aturan yang mengatur pertemuan tersebut. Namun, ia mengatakan kesepakatan hanya bisa memberikan standar teknis’, dan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah agar AS untuk menghentikan penerbangan tersebut.
Urban mengatakan kedua pemerintah telah membahas insiden ini di pembicaraan Military Maritime Consultative Agreemen di Hawaii. "Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan kami ke China," katanya.
Perjanjian aturan perilaku untuk pertemuan udara-ke-udara yang ditandatangani tahun lalu adalah untuk lingkup yang luas, mulai dari frekuensi radio yang benar untuk menggunakan panggilan, hingga ke perilaku fisik yang salah untuk digunakan selama krisis.
FSI Ungkap Potensi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Klaim China di Natuna
Klaim China di Laut China Selatan dinilai tidak hanya memicu persoalan kedaulatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia.
