- ANTARA FOTO/HO/Suwandy
VIVA.co.id – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengakui, ada dua warga negara Indonesia yang kembali diculik oleh kelompok tertentu di perairan Sabah, Malaysia, Sabtu kemarin.
"Mereka bekerja di dua kapal Malaysia. Kapalnya adalah SSK 00520 F dan SN 1154/4 F. Kedua kapal tersebut dikomandoi kapten yang dua-duanya berasal dari Buton," ujar Menlu Retno, di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 November 2016.
Ia memastikan, kedua WNI tersebut bekerja secara legal pada kapal milik negeri Jiran itu. Pemerintah, lanjut Menlu Retno, juga sudah menghubungi kedua keluarga WNI yang diculik.
"Satu keluarga sudah berhasil dihubungi untuk menginformasikan mengenai adanya kejadian ini. Sementara, satu keluarga sekarang sedang dicoba terus untuk dihubungi," jelasnya.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu terus melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia dan Filipina. Terlebih, sangat banyak WNI yang bekerja di kapal-kapal Malaysia.
Terkait hal ini, Menlu Retno menegaskan bahwa KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau telah berkoordinasi di Sandakan, untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai kejadian tersebut.
Koordinasi ini dilakukan dengan beberapa pihak seperti pemilik kapal, pihak keamanan Malaysia dan ABK yang dilepas.
"Dapat saya sampaikan pula bahwa teradapat kurang lebih enam ribu ABK WNI yang bekerja secara legal di kapal-kapal ikan Malaysia," terang dia.
Sebelumnya diberitakan, dua nakhoda berkewarganegaraan Indonesia, diculik dari kapal penangkap ikan mereka dalam kejadian terpisah di perairain timur Kuala Kinabatang, Sabah, yang dekat dengan kepulauan Tawi-Tawi, Filipina Selatan, pada Sabtu.
Melansir situs Straitstimes, Minggu 6 November 2016, kedua pria yang diidentifikasi berusia 52 dan 46 tahun ini diculik sekitar pukul 11.00 dan 11.45 pagi waktu setempat.
Ini, merupakan insiden terbaru dari serentetan kasus perampokan dan penculikan di sepanjang Sabah dan kepulauan Tawi-Tawi. Komandan Keamanan Sabah Timur, Datuk Wan Bari Wan Abdul Khalid, mengonfirmasi insiden tersebut. (asp)
DPR Titip Perlindungan WNI jadi Perhatian Calon Duta Besar RI
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mengatakan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada 13 calon Duta Besar. Perlindungan WNI juga disorot.
