Palestina: Resolusi DK PBB Kemenangan Hukum Internasional

Sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat.
Sumber :
  • REUTERS/Shannon Stapleton

VIVA.co.id – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar Israel menghentikan pembangunan pemukimannya di wilayah Palestina.

Jelang Idul Fitri, Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdainah, menilai resolusi PBB itu merupakan tamparan keras bagi kebijakan Israel dan berpotensi mendatangkan dukungan baru bagi Palestina merdeka.

"Resolusi Dewan Keamanan PBB itu adalah sebuah pukulan keras bagi kebijakan Israel. Kecaman internasional terhadap pembangunan pemukiman Israel bulat dan akan mendatangkan dukungan yang lebih besar untuk solusi dua negara," kata Nabil seperti dilansir dari Reuters, Sabtu, 24 Desember 2016.

Mengapa Kita Harus Jeli Menyikapi Berita Boikot? Ini Alasannya

Kepala Perunding Palestina, Saeb Erekat menilai keluarnya resolusi DK PBB itu merupakan kemenangan bagi hukum internasional dan warga sipil.

"Inilah hari kemenangan bagi hukum internasional, kemenangan untuk warga sipil atas harga yang harus dibayar, dan penolakan total kepada pasukan ekstremis di Israel," kata Saeb.

Ramadhan Konflik di Gaza Belum Reda, Palestina Ucapkan Terima Kasih Indonesia Terus Bantu

Menlu AS John Kerry menyerukan Israel dan Palestina memajukan kemungkinan solusi dua negara pasca keluarnya resolusi itu. Resolusi DK PBB keluar setelah AS abstain dan tidak menggunakan hak veto.

Kerry menegaskan, AS tidak setuju dengan setiap aspek dalam resolusi. Namun demikian, mempertimbangkan PBB yang benar-benar mengutuk aktivitas kekerasan, hasutan, dan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.

"Dan menyerukan kepada kedua belah pihak agar mengambil langkah-langkah konstruktif untuk membalikkan tren dan memajukan prospek solusi dua negara," ujarnya.

Sementara itu, Israel berharap dapat bekerja sama dengan Presiden AS terpilih Donald Trump melawan efek dari resolusi DK PBB itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pemerintahan Obama tidak hanya gagal melindungi Israel dari kelompok-kelompok tertentu di PBB, tetapi juga berkolusi di belakang layar.

"Israel berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpiih Trump dan dengan seluruh teman kami di Kongres, baik Republikan maupun Demokrat, untuk menghilangkan efek berbahaya dari resolusi yang absurd ini," kata Netanyahu. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya