- REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
VIVA.co.id – Pemerintah Mesir telah menyetujui kesepakatan kontroversial untuk menyerahkan dua pulau, Pulau Tiran dan Sanafir, yang terletak di Laut Merah kepada Arab Saudi.
Meski menuai banyak sengketa hukum di pengadilan, perjanjian tersebut telah diserahkan kepada parlemen Mesir untuk diratifikasi.
Kesepakatan ini diumumkan saat kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, ke Kairo pada April 2016. Dengan Mesir menyerahkan pulau, maka Saudi bersedia memberikan paket bantuan ekonomi yang diumumkan oleh Raja Salman.
Tak pelak, kesepakatan ini memicu protes dan kemarahan besar rakyat Mesir yang menilai dua pulau tak berpenghuni tersebut sah milik negeri Piramida. Namun sayang, aksi protes ini menyebabkan 71 orang dijatuhi hukuman pidana selama dua tahun penjara.
Khaled Ali, salah satu pengacara yang mengajukan gugatan pembatalan kesepakatan, mengungkapkan langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan runtuhnya negara hukum dan konstitusi di Mesir.
"Keputusan yang dilakukan parlemen Mesir tidak sah. Rakyat harus mempertahankan tanah mereka dengan segala cara yang sah untuk melawan rezim yang tidak menghormati hukum dan peradilan," ungkap Ali, seperti dikutip situs Aljazeera, Jumat, 30 Desember 2016.
Pemerintah Mesir menyebut dua pulau tersebut pada dasarnya milik Arab Saudi dan hanya disewakan kepada Mesir sejak 1950-an. Pada Juni 2016, Pengadilan Tinggi Administrasi Mesir memutuskan bahwa kesepakatan itu telah batal dan mengatakan bahwa kedaulatan Mesir atas Pulau Tiran dan Sanafir tidak bisa diserahkan.
Alhasil, pemerintah lalu mengajukan banding tak lama setelah itu.
