Legalkan Korupsi, PM Rumania Tolak Mundur
- REUTERS/Stoyan Nenov
VIVA.co.id – Perdana Menteri Rumania, Sorin Grindeanu, menolak seruan para pengunjuk rasa untuk mengundurkan diri dan membatalkan keputusan kontroversial yang melegalkan beberapa aksi korupsi.
"Tidak ada alasan untuk mengundurkan diri," kata Grindeanu, seperti dikutip situs Aljazeera, Selasa, 7 Februari 2017. Ia juga mengatakan, hanya parlemen yang bisa memaksanya untuk lengser.
Namun, Grindeanu menambahkan, partainya, Partai Sosial Demokrat (PSD), memiliki suara mayoritas sehingga dirinya mengklaim sulit bagi siapa saja untuk menggulingkannya. Keputusan Grindeanu yang melegalkan aksi korupsi menuai kecaman.
Keputusan ini resmi berlaku pada 10 Februari 2017. Tujuan dari pelegalan korupsi agar kejahatan dalam penyalahgunaan kekuasaan dapat dihukum hanya dengan menjebloskan pelaku ke penjara, dengan catatan jika jumlah yang dikorupsi melebihi 200 ribu lei (£38 ribu, setara Rp545 juta).
Selain itu, pemerintah juga menginginkan pembebasan sekitar 2.500 orang dari penjara yang menjalani hukuman kurang dari lima tahun. Ia mengatakan bahwa langkah-langkah yang dibawanya ke hukum pidana ini sejalan dengan konstitusi dan dirasa akan mengurangi kepadatan di dalam penjara.
Namun kritikus mengatakan jika itu adalah keberanian PSD untuk melepaskan para pejabat dan anggota parlemen yang terjerat dalam gerakan antikorupsi besar-besaran beberapa tahun terakhir. Hampir 2.000 orang dihukum karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan antara 2014-2016.
Selain itu, seorang perdana menteri yang masih aktif menjabat, lima menteri, 16 anggota parlemen dan lima senator, juga diadili. Sementara itu, Ketua PSD, Liviu Dragnea menuturkan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya Grindeanu jika partai opisisi Liberal dan Save Romania Union, mengajukan mosi tidak percaya.
"Saya tidak melihat alasan apapun untuk Girndeanu mengundurkan diri," katanya.
Rumania bergabung dengan Uni Eropa pada 2007. Namun sayangnya, keanggotaan mantan anggota Uni Soviet itu masih belum memenuhi persyaratan karena terhambat di masalah efisiensi peradilan dan pemberantasan korupsi. (ase)