- Puspen TNI
VIVA.co.id – Partisipasi personel wanita dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin dibutuhkan. Indonesia mendukung penuh peningkatan personel perempuan dalam misi perdamaian PBB.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Andy Rachmianto, dalam rapat koordinasi persiapan pertemuan terkait peran perempuan di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Pertemuan itu akan dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York, AS, pada 23-24 Februari 2017.
Peran perempuan dalam misi perdamaian PBB merupakan salah satu program penting Pemerintah RI yang didasarkan pada Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian. Pembahasan mengenai Peran Perempuan pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB juga dimaksudkan untuk mendukung kampanye pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.
"Dengan mengambil tema pengalaman para personel perempuan Indonesia yang telah bertugas di misi PBB, penyelenggaraan rapat koordinasi kali ini juga disiapkan untuk pertemuan di New York. Ini merupakan komitmen kuat pemerintah RI untuk meningkatkan kontribusinya dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB," tutur Andy, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat 10 Februari 2017.
Rapat koordinasi ini mengundang para pemangku kepentingan terkait misi pemeliharaan perdamaian dari berbagai institusi seperti TNI, Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
"Kami membahas dan mengidentifikasi sejumlah peluang serta tantangan bagi partisipasi perempuan di misi perdamaian PBB, baik yang bersifat administratif, sosial budaya, maupun operasional," kata Andy.
Peran perempuan di misi pemeliharaan perdamaian merupakan salah satu kontribusi penting Pemerintah RI dalam memajukan agenda Women, Peace and Security (WPS) yang dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000). Pengesahan Resolusi 1325 beserta berbagai resolusi turunannya, kiranya menjadi bagian dari pedoman penting pemajuan agenda WPS di berbagai negara, termasuk penyiapan Rencana Aksi Nasional Resolusi 1325.
Andy menambahkan, terdapat 2.745 personel Indonesia di sembilan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Indonesia berada di peringkat ke-11 dari 125 negara.
"Tercatat, dari total keseluruhan jumlah itu terdapat 60 personel perempuan yang tersebar di berbagai misi. Jumlah personel perempuan ini diharapkan dapat meningkat, dengan dukungan kuat dari berbagai institusi terkait," ujarnya. (art)
