- REUTERS/Erik De Castro
VIVA.co.id – Lebih dari 150 petugas polisi Filipina menentang perintah Presiden Rodrigo Duterte untuk ditempatkan di Basilan. Penolakan itu dianggap pembangkangan pada perintah Presiden.
Dilansir melalui Manila Bulletin, Selasa 21 Februari 2017, protes ini dilancarkan dengan bentuk ketidakhadiran mereka di Pangkalan Udara Villamor, Pasay City.
Lebih dari 200 polisi rencananya akan diangkut menggunakan dua pesawat kargo militer C130. Dari 200 personel, hanya 53 personel saja yang muncul. Pangkat tertinggi adalah Inspektur Kepala (Mayor Jenderal), sedangkan pangkat terendah Briptu.
Dionardo Carlos, juru bicara Kepolisian Nasional Filipina (Philippine National Police) mengatakan, penolakan ini membuat pimpinan Polisi Nasional Ibu Kota (National Capital Region Police Office) memulai penyelidikan terhadap orang-orang yang melecehkan perintah Presiden.
"Berdasarkan pernyataan dari Direktur Regional NCRPO, Oscar Albayalde, kasus akan diajukan terhadap mereka yang tidak melapor hari ini dan mereka akan menghadapi biaya administrasi tambahan. Pertama, kehadiran mereka akan ditandai sebagai AWOL (Absen Bukan Dinas). Kedua, mereka dikenakan denda karena menentang perintah sah dari Komandan," katanya.
Ada 311 polisi yang diperintahkan bertugas ke Basilan oleh Presiden Duterte. Permintaan Duterte disebabkan banyaknya kasus yang dihadapi pemerintah Filipina, mulai dari pelanggaran peraturan hingga keterlibatan tindakan kriminal.
Permintaan penyebaran itu dibuat setelah PNP anti-narkotika mempermalukan Filipina di dunia internasional atas penculikan seorang eksekutif Korea Selatan. PNP anti-narkotika ini menangkap eksekutif tersebut dengan kedok operasi anti-narkoba yang sah.
Mereka lalu membunuhnya di dalam Camp Crame. Carlos mengatakan 40 polisi dibebaskan dari penyebaran setelah NCRPO memberikan banding untuk menunda penyebaran ini. Hal itu dikarenakan keempat puluh personel ini harus hadir di persidangan.
