- www.fourwinds10.net
VIVA.co.id – Presiden AS Donald Trump mengatakan, para transgender tak akan bisa bergabung dalam militer AS, untuk posisi apa pun. Melalui akun Twitternya, Trump mengatakan ia sudah melakukan konsultasi dengan pakar militer dan mengutip, keterlibatan mereka bisa menyebabkan gangguan dan biaya pengobatan yang luar biasa.
Tahun lalu, pemerintahan Obama mengizinkan transgender untuk bergabung dengan militer. Namun, pada Juni, Sekretaris Pertahanan James Mattis setuju untuk menunda selama enam bulan proses perekrutan transgender dalam militer.
Melalui serangkaian cuitannya, Trump memaparkan alasannya menolak transgender dalam militer Amerika. "Setelah melakukan konsultasi dengan jenderal-jenderal dan pakar militer, harap maklum bahwa pemerintah AS tak akan menerima atau mengizinkan transgender untuk menjadi bagian di militer AS," tulisnya seperti dikutip dari BBC, Kamis 27 Juli 2017.
"Militer kami harus lebih fokus kemenangan yang menentukan dan luar biasa serta tidak bisa dibebankan dengan biaya medis yang luar biasa dan gangguan lain yang bisa terjadi, jika transgender bergabung dengan militer AS," dia menambahkan.
Kepada wartawan, Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan, keputusan tersebut tak akan diberlakukan segera. "Ini adalah keputusan militer, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi yang lebih dari itu," dia memastikan.
Saat ditanya wartawan apakah pasukan di medan perang segera dikirim kembali ke Amerika Serikat, ia mengatakan, tindakan tersebut tidak akan diberlakukan segera.
Langkah pemerintahan Obama untuk mengizinkan transgender di militer AS untuk bergabung secara terbuka diumumkan pada Juni 2016 oleh Menteri Pertahanan Ash Carter.
Rand Corporation yang independen memperkirakan pada 2016, sekitar 4.000 anggota tugas aktif dan cadangan AS adalah transgender, walaupun beberapa analis menempatkan angka tersebut lebih tinggi dari 10.000 orang.
Rand juga memperkirakan bahwa masuknya transgender di militer akan menyebabkan peningkatan pengeluaran kesehatan sebesar 0,13 persen atau sekitar US$8,4 juta.
Analisis dari Military Times menemukan bahwa Departemen Pertahanan menghabiskan lima kali angka tersebut hanya pada obat disfungsi ereksi Viagra.
