- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA – Pemberian dana bantuan internasional dari pemerintah Indonesia kepada negara berkembang atau Selatan-Selatan, akan disalurkan lewat suatu single agency atau bantuan satu pintu. Lembaga tersebut secara resmi diberi nama ‘Indonesian Aid.’
Pembentukan badan tersebut berperan sebagai 'one gate' pemberian bantuan internasional Indonesia. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan, mengatakan selama ini pemberian bantuan internasional dari Indonesia terpecah ke beberapa kementerian dan lembaga.
"Nantinya semua lembaga yang punya bantuan internasional, harus lewat single agency ini. Nantinya anggaran juga harus di-pulling supaya fokus dan tujuan pemberian bantuan ini sama," kata Cecep di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018.
Cecep mengatakan selama ini pemberian bantuan spesifik ke negara Selatan-Selatan atau negara berkembang dan berfokus kepada teknis pembangunan kapasitas. Namun untuk ke depannya, bantuan tersebut akan berkembang kepada bantuan hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada negara yang membutuhkan.
Selain itu, pemberian bantuan dari Indonesia juga tak hanya terbatas pada negara berkembang saja, tetapi juga bisa diberikan kepada negara maju atau negara besar. Hal ini untuk menunjukkan partisipasi aktif Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.
"Prosesnya akan terus bertahap, ke depannya lembaga atau badan ini bisa saja memberikan bantuan internasional dalam bentuk pinjaman atau soft loan kepada negara yang membutuhkan. Tidak saja bersifat bantuan hibah, tapi bisa saja bantuan yang bersifat bantuan lunak," ujar Cecep.
Beberapa program utama yang ada di bawah program bantuan internasional ini antara lain pembangunan, good governance dan ekonomi.
Di bidang pembangunan, fokus utama dari bantuan tersebut seperti pengentasan kemiskinan, peternakan, inseminasi buatan, pertanian, perencanaan keuangan, infrastruktur, dan pendidikan.
Di bidang tata kelola pemerintahan, bantuan berupa kerja sama pengembangan demokrasi, menciptakan perdamaian, resolusi konflik dan penegakan hukum. Sementara di bidang ekonomi akan fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengelolaan keuangan.
"Dari 2014-2016, kita sudah siapkan 304 program yang diikuti oleh lebih dari 2.200 peserta. Ke depan dengan sistem terpusat ini, akan jauh lebih besar dan efektif," ujarnya. (ase)
