- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Pemerintah Indonesia membentuk badan khusus atau single agency bernama Indonesian Aid, untuk menyalurkan dana bantuan internasional ke berbagai negara. Indonesian Aid dibentuk untuk menunjukkan kepada dunia mengenai peran Indonesia di dunia internasional.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan mengatakan kerja sama teknis soal pemberian bantuan internasional pada dasarnya telah ada sejak lama. Namun, selama ini pelaksanaannya tersebar di berbagai lembaga dan kementerian. Padahal, semangat bantuan ini adalah bagian dari politik luar negeri Indonesia.
"Jadi ada kebutuhan sinergi untuk menyatukan bantuan ini secara lebih tertata. Kerja sama teknis ini meskipun masing-masing kementerian sudah berjalan, tapi kita coba sinergikan. Sehingga ada benang merah semua kegiatan dengan politik luar negeri," kata Cecep saat dihubungi VIVA, Kamis, 11 Januari 2018.
Nantinya, kata Cecep, semua kegiatan terkait dengan kerja sama teknis bantuan internasional akan dimasukkan dalam badan Indonesian Aid ini. Sementara dalam koridor keputusan, Menteri Luar Negeri yang akan menentukan ke arah mana bantuan ini akan disalurkan.
"Ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia punya peran lebih dalam rangka kerja sama internasional, di mana selama ini kita dikenal sebagai negara berkembang yang cenderung menerima bantuan," kata mantan Wakil Duta Besar RI untuk Korea Selatan itu.
Ia juga tak memungkiri, beberapa badan bantuan lainnya seperti ACT, Save Palestina, Dompet Dhuafa, dan berbagai lembaga bantuan dana lainnya untuk sama-sama bersinergi dalam badan Indonesian Aid tersebut.
Rencananya dana bantuan tersebut tidak hanya ditujukkan untuk negara berkembang. Namun jika secara politik luar negeri dipandang perlu, misalnya saja terkait bencana alam di negara maju, maka pemberian dana pun bisa diberikan.
"Bantuan kita nanti lebih ke bantuan teknis yang sifatnya long-term atau jangka panjang. Misal memberi pelatihan. Jadi mereka punya attachement yang kuat terhadap Indonesia dan menjadi seorang Indonesianis," ujar Cecep.
Meski payung hukum dari badan tersebut masih terus digodok oleh pihak terkait, namun dana Rp1 triliun yang nantinya akan dialokasikan, diharapkan dapat menjadi mesin diplomasi Indonesia.
